Tiga Negara Bahas Hak Masyarakat Adat di Kalimantan

Perwakilan tiga negara di Pulau Borneo (Kalimantan) membahas upaya pemenuhan hak masyarakat adat dalam seminar dan rapat tahunan Forum Masyarakat Adat Heart of Borneo (Forma HOB) pada 21 - 22 Agustus 2019.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 21 Agustus 2019  |  19:04 WIB
Tiga Negara Bahas Hak Masyarakat Adat di Kalimantan
Ilustrasi: Kepala adat suku Liyu memimpin ritual Nyerah Ngemonta (menyerahkan hasil panen) yang merupakan rangkaian acara Mesiwah Pare Gumboh di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. - Antara/Bayu Pratama

Bisnis.com, PUTUSSIBAU – Perwakilan tiga negara di Pulau Borneo (Kalimantan) membahas upaya pemenuhan hak masyarakat adat dalam seminar dan rapat tahunan Forum Masyarakat Adat Heart of Borneo (Forma HOB) pada 21 - 22 Agustus 2019 di Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan, kehutanan, pertambangan, pembangunan, dan konservasi menurut ketua panitia pelaksana kegiatan Herkulanus Sutomo Manna di Putussibau, Rabu (21/8/2019).

Ketua Forma HOB Kalimantan Barat Markus mengatakan bahwa masyarakat adat yang tinggal di jantung Borneo harus bisa hidup sejahtera dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, pembangunan, serta konservasi.

"Kami dari Forma HOB memfasilitasi berbagai kegiatan masyarakat di kawasan jantung Borneo dan saat ini bersama-sama memperjuangkan hak asasi masyarakat adat," ujarnya.

Penjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kapuas Hulu Kapuas Hulu Budi Prasetyo mengatakan seminar dan rapat tahun mengenai hak asasi masyarakat adat di jantung Borneo harus mampu menghasilkan rencana program kerja untuk memenuhi hak dan melibatkan masyarakat adat dalam pembangunan.

"Harus ada sinergi semua pihak agar apa yang ingin dicapai dalam perjuangan hak masyarakat bisa terwujud demi kemajuan pembangunan di kawasan jantung Borneo," ujarnya.

"Perlu dilakukan pemetaan, apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat adat dan itu perlu sinergi semua pihak," tambah Budi.

Sementara itu, Presiden Dayak National Congress (DNC) Sarawak Malaysia Paul Raja menekankan pentingnya memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat adat di jantung Borneo supaya mereka bisa hidup lebih sejahtera.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
masyarakat adat, kalimantan

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top