Bisnis.com, PALANGKA RAYA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas telah memiliki penilaian untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu calon lokasi ibu kota baru Indonesia.
Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy S. Prawiradinata mengatakan, ada setidaknya 6 aspek yang dinilai Bappenas.
Pertama, mereka melihat luas wilayah Kalteng yang mencapai 401.364,16 hektare dan memiliki lokasi potensial sekitar 40.962,62 hektare. Dengan luas itu, Kalteng layak menjadi lokasi calon ibu kota baru.
Kedua, ketersediaan air tawar di Kalteng. Bappenas melihat hal ini terjamin lantaran air di Kalteng berasal dari dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yakni DAS Kahayan dan DAS Katingan.
Ketiga, sumber air di di lokasi yang hendak dijadikan ibu kota baru di Kalteng masuk kategori sedang . Keempat, Bappenas mempertimbangkan banyaknya sejarah kebakaran hutan dan lahan di Kalteng dalam kurun waktu 2015-2018.
"Titik lokasi kebakaran hutan banyak terdapat di sisi selatan dan tengah wilayah deliniasi yang merupakan guna lahan hutan rawa gambut primer dan sekunder," kata Rudy dalam Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara: Kalimantan untuk Negara di Palangka Raya, Jumat (19/7/2019).
Bappenas juga mempertimbangkan keberadaan Pelabuhan Laut Sampit yang jauh dari lokasi bakal ibu kota baru. Jika diukur, jarak dari Pelabuhan Laut Sampit ke lokasi deliniasi sekitar 219 km.
Tak hanya itu, jarak jauh terbentang antara lokasi deliniasi dengan Bandara Tjilik Riwut di Kota Palangkaraya sepanjang 149 kilometer.
Keenam, dari aspek pertahanan dan keamanan Kalteng telah memiliki akses darat, udara, dan laut meski akses menuju pelabuhan jauh.
Pemerintah membutuhkan 30.000-40.000 hektare lahan untuk pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan. Hingga kini, belum ada penetapan wilayah calon ibu kota baru.
Rencananya, ibu kota baru akan dibangun dengan konsep Green City. Penetapan lokasi ibu kota baru akan dilakukan tahun ini, dan pembuatan masterplan pembangunan dimulai 2020.
Pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan diestimasi memakan biaya Rp466,06 triliun. Biaya tersebut rencananya diambil dari APBN (74,4 triliun), skema KPBU (265,23 triliun), dan skema kerja sama pemanfaatan dengan swasta (Rp127,38 triliun).
