Bisnis.com, JAKARTA—Anggota Fraksi Partai Gerindra MPR, Sodik Mujahid mengatakan sudah saatnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih fokus memperbaiki sektor ekonomi pada periode kedua kepemimpinannya dengan menempatkan lebih banyak profesional ketimbang politisi dalam jajaran kabinetnya.
Menurutnya, kalau pada periode pertama Jokowi pernah menjanjikan tidak akan bagi-bagi jabatan ke parpol, namun pada akhirnya hal itu dilanggar sendiri oleh Presiden Jokowi.
Apalagi ada rangkap jabatan ketua umum partai dengan posisi menteri pada Kabinet Indonesia Kerja (KIK).
Karena itu, meski posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden, namun sebagai pihak yang akan berada di luar pemerintahan nantinya dia meminta agar Jokowi konsisten dengan janjinya untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama terutama di bidang ekonomi.
Dia berharap Presiden Jokowi memberi perhatian khusus pada bidang ekonomi karena kondisi Indonesia saat ini kian sulit.
Karena itu para menteri di bidang tersebut haruslah mereka yang benar-benar ahli di bidang perekonomian.
Baca Juga
“Dulu Presiden Jokowi kan tidak konsisten. Tidak akan ada bagi-bagi jabatan ke parpol. Namun hal itu dilanggar,” ujarnya dalam satu diskusi “Empat Pilar Kebangsaan MPR” bersama Anggota Fraksi Partai Nasdem MPR, Syarief Abdulah Alkadrie, Senin (15/7).
Menurutnya, setidaknya Presiden Jokowi bisa mengangkat para profesional meski diusung oleh partai politik.
Dia mengaiku masih sulit untuk menciptakan Zaken Kabinet atau kabinet ahli karena tarikan politik masih kuat dalam sistem presidensil.
“Seharusnya yang mengisi menteri kabinet adalah para profesional yang tarikan politiknya sedikit,” ujarnya.
Sementara itu, Alkadrie mengatakan tidak mudah untuk memutus hubungan partai politik dengan presiden karena sistem demokrasi yang dianut Indonesia.
Hanya saja dia menyayangkan ada parpol yang meminta-minta posisi menteri kabinet kepada Presiden Jokowi.
Politisi Nasdem itu menegaskan partainya tidak pernah melakukan hal itu.
Menurutnya, para menteri memang seharsunya diisi oleh kalangan profesional, namun tidak perlu ada dikotomi antara parol dan profesional karena orang parapol juga ada yang profeisonal.
“Tak perlu ada dikotomi antara politisi dan profesional dalam menysun menteri kabinet,” ujarnya.
