Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut upaya pencegahan tindak pidana korupsi dapat dilakukan beberapa cara di antaranya melalui pendekatan kultural dan spritual, di antaranya melalui pondok pesantren.
Hal itu dikatakan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono ketika bus KPK pada rangkaian "Jelajah Negeri, Bangun Antikorupsi" melawat ke Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, Jumat (5/7/2019).
Upaya pemberantasan korupsi melalui peran pondok pesantren (ponpes), menurut Giri, sudah sejak lama digandeng KPK.
"Ghulul harus dijadikan sesuatu yang sangat dibenci, karena ia adalah akar dari kasus korupsi," kata Giri dalam acara yang bertema "Peran Santri dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia” seperti dikutip siaran pers KPK, Sabtu (6/7/2019.
Sekitar 250 peserta hadir dalam acara itu dari perwakilan 64 ponpes dan 8 sekolah tinggi serta universitas di lingkungan Kabupaten Jombang.
Menurutnya, ponpes memiliki peran yang sangat penting sebagai institusi pendidikan yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya antikorupsi. "Dari mana budaya anti ghulul itu bisa dimulai? Dari kehidupan ponpes," ujar Giri.
Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang Dr. HC. KH. Sholahudin Wahid (Gus Sholah) mengatakan bahwa KPK harus punya banyak cara dan inovasi dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.
Tidak hanya dalam menyelesaikan kasus-kasus besar, tetapi juga pencegahan korupsi. Dia yakin santri dapat berkontribusi besar dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.
"Dalam hal pencegahan korupsi, basis santri termasuk basis yang besar. Dapat menjadi generasi pencegah korupsi di Indonesia," katanya.
Sekretaris Daerah Jombang Ahmad Jazuli mengatakan Kabupaten Jombang yang juga dikenal sebagai kota santri dinilai siap menjadi agen pencegah korupsi.
Kabupaten Jombang merupakan kota keempat yang disinggahi Bus KPK dalam rangkaian jelajah negeri. Sebelumnya, Bus telah singgah di Kota Ngawi, Madiun dan Nganjuk.
