Bisnis.com, JAKARTA -- Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May menyerah dengan tekanan yang datang dari internal Partai Konservatif dan menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan tersebut pada 7 Juni 2019.
Partai Konservatif menuntut agar proses Brexit berikutnya dapat dilanjutkan oleh kandidat lainnya yang lebih kompeten dari internal partai.
"Jelas bagi saya bahwa ini semua adalah demi kepentingan negara, seorang perdana menteri yang baru akan berupaya untuk menyelamatkan Inggris. Hari ini saya mengumumkan pengunduran diri sebagai ketua Partai Konservatif dan Partai Unionist Demokratik," ujar May seperti dilansir Reuters, Jumat (24/5/2019).
May, yang dulunya mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa (UE), menjadi perdana menteri pada 2016 ketika menggantikan David Cameron, pencetus janji untuk menarik Inggris keluar dari UE.
Pada janji kampanyenya, May berjanji akan memimpin proses Brexit sebagai fokus utama selama dia menjabat. Namun, janji tersebut tidak terpenuhi.
Dia harus menghadapi situasi kritis untuk beberapa kali dan penghinaan atas upayanya untuk mencari titik kompromi pada kesepakatan Brexit yang dapat diratifikasi oleh Parlemen Inggris.
Baca Juga
Perjuangan May untuk mencapai sebuah persetujuan terhambat oleh bangsa dan elit politik yang terpecah. Dia kerap kali menemui jalan buntu untuk memastikan apakah Inggris akan atau gagal melepaskan diri dari UE.
Anggota Komite 1922, bagian dari Partai Konservatif, Geoffrey Clifton-Brown berharap May akan tetap menjabat sebagai perdana menteri hingga penggantinya terpilih.
"Situasinya akan lebih teratur jika May tetap menjabat sebagai perdana menteri sementara kami mengisi kekosongan pemimpin partai yang nantinya akan menjadi penggantinya," tuturnya.
Pemilihan kepemimpinan kemungkinan akan berlangsung sepanjang 6 pekan, dimulai pada 10 Juni, setelah kunjungan kenegaraan Presiden AS Donald Trump ke Inggris.
Kepergian May akan memperdalam krisis Brexit karena pemimpin baru kemungkinan menginginkan proses yang lebih tegas, meningkatkan kemungkinan konfrontasi dengan UE, dan berpotensi mengganggu proses pemilihan di Parlemen. Hampir seluruh pesaing utama yang akan menggantikan May menginginkan kesepakatan Brexit yang lebih keras, meskipun UE menegaskan tidak akan menegosiasikan kembali isi kesepakatan yang telah disahkan pada November 2018.
Boris Johnson, wajah kampanye Brexit pada 2016, adalah kandidat favorit untuk menggantikan May. Sejumlah prediksi menghitung probabilitas kemenangan 40 persen bagi Johnson.
Nama lain yang diunggulkan adalah Dominic Raab, seorang pendukung Brexit dan mantan Menteri Brexit. Probabilitas kemenangan Raab berkisar 14 persen.
Menteri Lingkungan Michael Gove, mantan pemimpin DPR Inggris Andrea Leadsom, dan Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt masing-masing memiliki probabilitas 7 persen, menurut penghitungan peluang.
Penghitungan potensi kemenangan turut memberi Menteri Pertahanan Penny Mordaunt dan Menteri Pembangunan Internasional Rory Stewart masing-masing peluang 4 persen, sedangkan Menteri Dalam Negeri Sajid Javid memiliki peluang 3 persen.
