Bisnis.com, JAKARTA -- Sekitar 48 jam, suasana seputar Jakarta Pusat memanas. Di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tampak kerumunan massa sejak Selasa (21/5/2019) petang.
Memasuki waktu Maghrib, suasana kian panas. Bentrokan massa dan aparat pun terjadi. Terlebih, ada gerombolan yang tiba-tiba muncul dari arah barat, kawasan Tanah Abang.
Aparat memaksa massa bubar. Namun, massa balik menyerang dengan lemparan batu, botol, serta petasan.
Benturan massa dengan aparat berlanjut hingga dini hari. Pagi-pagi sekali, Rabu (22/5), tersiar kabar di kawasan Slipi, Jakarta Barat yang jaraknya tak terlampau jauh dari daerah Tanah Abang, meletus kerusuhan baru.
Demonstran terlibat kericuhan saat menggelar Aksi 22 Mei di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (22/5/2019)/ANTARA FOTO-Indrianto Eko Suwarso
Baca Juga
Di sana, Asrama Brimob dibakar massa. Sepanjang hari itu, massa berkeras untuk bertahan. Mereka tetap melempari barikade aparat dengan batu, memancing amarah pihak Kepolisian.
Informasi lain muncul secara beruntun. Dari area kerusuhan, diketahui terdapat korban tembakan peluru tajam dan ada yang meninggal dunia.
Informasi lain yang viral melalui media sosial menyatakan bahwa aparat keamanan merangsek masuk ke sebuah masjid. Bahkan, para prajurit dikabarkan menghujani masjid dengan gas air mata.
Sama seperti hari sebelumnya, pada Rabu (22/5), kembali ada bentrokan antara massa dengan aparat di depan gedung Bawaslu. Waktu terjadinya bentrokan pun serupa, selepas Maghrib.
Seperti disiarkan di televisi, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Harry Kurniawan meminta massa berhenti melakukan lemparan ke arah aparat. Sang Kapolres pun berteriak meminta bantuan agar para tokoh agama yang berada di kerumunan massa aksi menghentikan sebagian oknum tersebut.
Namun, dari arah massa, hujan batu tak juga berhenti dan justru terlontar kata provokasi membakari gedung.
“Jangan… jangan, tolong Pak Jumhur, Pak Ustaz, hentikan mereka. Kami, Polri dan TNI, bagian dari masyarakat,” demikian permohonan Harry.
Konsentrasi massa dalam beberapa hari terakhir merupakan respons atas selesainya penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari. Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dinyatakan unggul atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Tetapi, walaupun ada konsentrasi massa di pusat Jakarta, tapi aktivitas di daerah lainnya di ibu kota cenderung normal.
Masyarakat tetap melakukan kegiatan harian, berbelanja kebutuhan selama Ramadan, banyak pengojek daring tetap berseliweran mencari nafkah. Yang jelas, semua terlihat berjalan normal.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) disaksikan Menko Polhukam Wiranto (kiri) dan Kepala KSP Moeldoko (kanan) menunjukkan barang bukti senjata api saat menyampaikan konferensi pers perkembangan pascakerusuhan di Jakarta dini hari tadi, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (22/5/2019)./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Periset Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Yogi Setya Permana mengamini bahwa tensi panas memang hanya terjadi di lingkungan pusat. Di situasi kerusuhan, menurutnya, selalu ada kemungkinan motif dari penumpang gelap.
“Artinya apa? Kubu 02, jika ini memang dikaitkan motifnya pada hasil Pemilihan Presiden (Pilpres), telah mau menjalani proses di jalur konstitusional. Namun, siapakah penumpang gelap dan motif pastinya? Itu kita serahkan kepada penyelidikan Kepolisian,” kata Yogi kepada Bisnis, Rabu (22/5).
Dia menyebutkan dari sejarah protes sosial dan politik di Indonesia, seperti tragedi 1965-66, Malari 1974, hingga Reformasi 1998, terdapat manuver dari para penumpang gelap.
“Sebab, secara teori dan fakta sejarahnya, tiap kerusuhan muncul karena adanya kelompok kepentingan yang berbeda, multiple group multiple interest, tidak sederhana disimpulkan apakah ini 01 atau 02,” jelas Yogi.
Dia pun mengingatkan seiring meletupnya kerusuhan dan informasi jatuhnya korban nyawa akibat tertembak peluru tajam, maka hipotesis keberadaan penumpang gelap pun makin kuat.
Pada kesempatan terpisah, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah membuat jumpa pers terkait situasi terkini. Dia membenarkan adanya dugaan penyelundupan senjata oleh mantan Danjen Kopassus dan dua anak buahnya.
Senjata itu pun dipertontonkan. Jenis senapan M4 yang dilengkapi dengan peredam suara serta dua pucuk pistol.
“Ini sudah dibuktikan dari penangkapan tersangka. Senjata ini dipergunakan untuk aparat, juga massa aksi, agar jatuh korban sehingga ada martir untuk mengundang amarah masyarakat,” ujarnya.
Motif di Balik Aksi Massa
Tak sedikit negara demokrasi yang jatuh ke lubang krisis pascapenyelenggaraan Pemilu. Thailand dan negara-negara TImur Tengah didera konflik seusai hasil Pemilu diumumkan.
Paling anyar, Venezuela kini juga dilanda perkara yang sama. Hasil Pemilu tak diakui dan kubu oposisi mengambil jalan di luar konstitusi. Hingga kini, negara Amerika Selatan itu dicekam perpecahan berkepanjangan.
Ketua KPU Arief Budiman (kedua kanan) bersama Ketua Bawaslu Abhan (kedua kiri) bergandengan tangan dengan perwakilan saksi TKN 01 dan BPN 02 usai mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Selasa (21/5/2019) dini hari./ANTARA-Dhemas Reviyanto
Yogi mengamini jika kerusuhan yang meletup di beberapa titik tampak mengharapkan eskalasi lebih besar. Jika itu terjadi, maka persepsi masyarakat bahwa pemerintah lemah serta dunia menganggap negara ini berada di tubir krisis akan muncul.
“Kerusuhan yang sebenarnya ada di beberapa titik saja di Jakarta ingin mengesankan bahwa Indonesia ada dalam krisis. Hal ini akan didorong sebagai delegitimasi Pemilu. Akhir dari segalanya yaitu ancaman membunuh proses demokrasi yang sudah dijalankan,” simpulnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Aditya Perdana mengungkapkan seruan aksi massa besar untuk menolak hasil Pemilu 2019 tidak akan terlalu mengena. Pasalnya, sejauh ini, masyarakat secara umum menerima hasil pesta demokrasi yang diselenggarakan.
Di sisi lain, para elite pun tentunya tidak mau merelakan Indonesia kembali mengalami fase krisis. Terlebih, partai-partai yang berkompetisi juga telah mencatatkan skor masing-masing, sehingga kerusuhan akan mengancam capaian tersebut.
Selain itu, masyarakat tengah menghadapi masa Lebaran.
“Jadi patut disangsikan ada gerakan besar dan bertahan lama,” tuturnya.
Efek Psikologis
Kerusuhan yang terjadi pun tak ubahnya teror. Selama ini, gelombang protes sosial dan politik besar di Indonesia selalu mensyaratkan berbagai hal, seperti kondisi perekonomian yang lemah, terdapat pemimpin dengan masa berkuasa terlampau lama, korupsi di lingkaran Istana, serta perampasan hak rakyat yang terjadi di mana-mana.
“Sejauh ini, faktor-faktor itu tidak tampak nyata,” ucap Yogi.
Polisi menunjukkan tersangka pelaku kericuhan pada Aksi 22 Mei saat gelar perkara di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/5/2019)./ANTARA FOTO-Indrianto Eko Suwarso
Tak pelak, guna melecut aksi massa lebih besar, kerusuhan pun seakan disebar secara sengaja di beberapa titik. Hal ini, tentunya, guna mengesankan situasi mencekam di ibu kota terjadi di mana-mana.
Padahal, lanjutnya, kelompok yang melakukan pembakaran di beberapa tempat ternyata bukan massa dari Jakarta dan datang dari daerah.
Yogi memandang yang diharapkan dari kerusuhan selama 21-22 Mei adalah jatuhnya korban nyawa serta bangkitnya sentimen agama.
Sayangnya, sejauh ini, meski Kepolisian telah melakukan antisipasi serta standar prosedur di lapangan yang berupaya mendinginkan situasi cukup berhasil, konten berita palsu sudah telanjur tersebar di media sosial. Langkah aparat terkait untuk mengklarifikasi berita-berita bohong itu dinilai kurang cepat.
Namun, biar bagaimanapun, aparat Kepolisian dan TNI sejauh ini dinilai sangat positif menciptakan situasi di lapangan yang kondusif. Di sisi lain, masyarakat setidaknya bisa melawan narasi kekacauan dan kerusuhan dengan beraktivitas secara normal. Semoga.
