Bisnis.com, JAKARTA - Keinginan pemindahan Ibu Kota RI ke luar Jakarta yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mendapatkan tanggapan serius oleh sejumlah pihak.
Executive Director of Partnership for Governance Reform in Indonesia (Kemitraan) Monica Tanuhandaru mengatakan, kehadiran Ibu Kota RI yang baru harus dipandang sebagai hasil dari satu kesatuan utuh oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia, bahwa telah tercipta sebuah peradaban kota.
"Saya kira pemindahan ini bukan wacana baru, Presiden telah membaca opsi-opsi ingin memindahkan Ibu Kota itu. Menurut saya, sebuah kota itu adalah suatu peradaban, maka harus disusun dengan perencanaan matang, ada road map jangka pendek, menengah dan panjang," kata Monica kepada Bisnis, Senin (29/4/2019).
Dia mengatakan, road map itu berangkat dari hasil sejumlah pertimbangan seperti, dinamika sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keamanan Indonesia pada saat ini dan mendatang.
Isi road map lain adalah, geopolitik, geografis terutama daerah tersebut jauh dari lokasi patahan gempa, kesiapan Aparatur Sipil Negara (ASN), infrastruktur fisik seperti jalan, pelabuhan, air dan listrik. Sehingga, lanjutnya, tidak cukup perencanaan memindahkan Ibu Kota RI dibikin dalam waktu singkat hanya 1 periode, atau 5 hingga 10 tahun saja.
"Coba kita lihat Myanmar ketika memindahkan Ibu Kota ke Naypyidam, itu kan kasihan sekali ASN, mereka harus terpisah dari keluarga. Bangunan pemerintahan dan infrastruktur siap, tetapi saat weekend sepi di sana. Kendaraan ke perkantoran juga sulit, 4 jam perjalanan," ujar Monica.
Baca Juga
Namun demikian, papar Monica, bukan tanpa alasan Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota ke luar Jakarta. Dia membaca keinginan Presiden tersebut, bahwa Presiden setelah mempercepat pembangunan infrastruktur fisik berarti ingin adanya kemajuan terhadap negara ini.
"Dia sudah membangun infrastruktur, lalu Presiden memandang harus ada kemajuan untuk dipacu, ini karena uang sudah dikeluarkan untuk infrastruktur. Memang harus bersabar, dampaknya bukan sekarang tetapi 2-3 tahun ke depan. Jadi, Presiden mau melihat adanya pemerataan pembangunan, dan Indonesia lebih inklusif," ucapnya.
