Bisnis.com, JAKARTA--Calon presiden 01 Joko Widodo membantah ada surat suara yang telah dihitung di luar negeri dengan alasan proses pemilu telah memiliki waktu dan mekanisme yang jelas.
“Enggak, enggak, perhitungan surat suara itu dilakukan nanti pada tanggal 17 (April 2019),” ujarnya dalam acara Silaturahmi Kebangsaan Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo (Jokowi) di Hotel Bhumi Wiyata Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (11/4/2019).
Jokowi menegaskan bahwa mekanisme pemilu harus diketahui dengan penghitungan yang berjenjang. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar tidak ada pihak yang menuduh telah terjadi kecurangan.
“Mekanisme itu harus tahu. Nanti juga penghitungannya berjenjang. Jadi jangan sampai ada yang ngomong curang, curang dihitung juga belum. Berjenjang,” katanya.
Jokowi mencontohkan, jika terjadi kecurangan di sebuah Tempat Pemungutan Suara (TPS), kecamatan, hingga kabupaten sangat mudah untuk menjejaknya.
Apalagi kini anak-anak muda sudah banyak yang mengembangkan aplikasi khusus misalnya untuk memantau dan mengawal hasil penghitungan suara.
“Kalau ada yang curang di TPS mana, kalau ada yang curang di kecamatan mana, kalau curang di kabupaten mana, gampang sekali ngitungnya. Hitungannya berjenjang kok, semua masyarakat, semua anak muda yang memiliki aplikasi bisa dicek itu. Bisa ngecek semuanya,” katanya.
Jokowi pun mengajak seluruh masyarakat di Tanah Air untuk menyalurkan hak pilih sekaligus mengawal hasilnya.
“Oleh sebab itu seluruh rakyat saya ajak semua untuk melihat TPS, hasilnya dijepret, jadi kalau nanti ada yang curang gampang carinya,” kata Jokowi.
Hoaks Penghitungan
Sebelumnya beredar informasi palsu hasil pemilihan presiden di luar negeri yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan bahwa tanpa harus dikonfirmasi, sebenarnya hasil penghitungan di luar negeri tidak benar. Ini karena semuanya dilakukan serentak pada 17 April mendatang.
Proses penghitungan ini dilakukan di setiap Kantor Perwakilan Luar Negeri Indonesia (KPRI).
“Bisa tidak ya ini langsung ditangani atau ditangkap. Atau enggak harus pakai laporan. Karena kalau harus pakai laporan, terus terang saja prosesnya kan panjang,” katanya di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (10/4/2019).
Arief menjelaskan bahwa energinya sudah habis untuk persiapan pemilu. Oleh karena itu jika harus mengurusi isu hoaks, sama saja menambah pekerjaan KPU.
“Iya kami menghimbau polisi bisa menindak. Karena itu jelas, berita itu tidak benar,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
