Bisnis.com, JAKARTA - Mabes Polri mengakui menginstruksikan anggotanya untuk mendata dukungan masyarakat terkait Pemilu 2019. Tujuannya adalah untuk memetakan daerah rawan konflik terkait dukungan tersebut.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Muhammad Iqbal membantah pendataan tersebut dilakukan sebagai wujud dukungan Polri kepada salah satu Paslon Capres-Cawapres pada Pilpres 2019 nanti.
Namun, menurut Iqbal hasil pendataan tersebut akan digunakan Polri untuk menentukan strategi pengamanan yang tepat di sejumlah daerah yang berpotensi rawan konflik saat Pilpres digelar pada 17 April 2019 nanti.
Baca Juga
"Pendataan ini tidak ada kaitannya dengan motif politik. Tapi agar kami bisa menentukan strategi pengamanan yang tepat. Anggota Polri kan wajib mengetahui dapil, juga daerah mana saja yang jadi konsentrasi paslon A atau B agar bisa dilakukan pengamanan," tutur Iqbal, Kamis (28/3/2019).
Iqbal menegaskan bahwa Korps Bhayangkara akan tetap netral dalam menghadapi Pilpres 2019 nanti. Menurutnya, jika ada anggota Polri yang terbukti memberikan dukungan kepada salah satu Paslon, bisa langsung diberikan sanksi ringan hingga berat sesuai dengan instruksi Kapolri.
"Jadi tegas sekali ya, Bapak Kapolri sudah keluarkan TR (Telegram Rahasia). Artinya, siapa pun anggota yang tidak netral akan kami proses mulai dari kode etik hingga pencopotan sebagai anggota Polri," kata Iqbal.
