Bisnis.com, JAKARTA--Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan manuver politik menjelang Pilpres 2019 dengan menjanjikan pembebasan Abu Bakar Baasyir dari Lapas Gunung Sindur Bogor.
Menurut Politisi Partai Gerindra tersebut, upaya yang telah dilakukan Presiden Jokowi kini menimbulkan kegaduhan politik dan muncul ketidakpastian hukum terhadap Abu Bakar Baasyir.
Padahal menurutnya, Abu Bakar Baasyir sudah bisa mendapatkan haknya untuk bebas bersyarat pada 13 Desember 2018.
Namun dijanjikan bebas tanpa syarat oleh Presiden Jokowi melalui Penasihat Hukumnya Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu di Lapas Gunung Sindur Bogor.
"Ini masalahnya sangat jelas. Ini adalah upaya yang dilakukan Presiden untuk melakukan manuver politik yang bisa menimbulkan implikasi hukum, karena ini tidak hanya menyangkut masalah nasional saja, tapi juga Internasional," tuturnya, Rabu (23/1).
Fadli Zon berjanji kepada keluarga dan Kuasa Hukum Abu Bakar Baasyir akan menjalankan fungsi DPR selaku lembaga pengawas pada bidang penegakan hukum agar tidak ada diskriminasi terhadap Abu Bakar Baasyir oleh Pemerintah.
"Prinsipnya kami ingin ada keadilan dan DPR juga kan memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan agar tidak ada diskriminasi," katanya.
Menurutnya, DPR akan mendesak pemerintah agar bertanggungjawab penuh atas batalnya pembebasan Abu Bakar Baasyir dari Lapas Gunung Sindur Bogor.
"Tentunya hal ini harus ada yang bertanggungjawab. Karena masalah ini sudah menyita perhatian publik, kami akan selesaikan secepatnya," ujarnya.
