Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (17/1/2019) malam menggelar debat perdana debat calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi dalam Pemilihan Umum 2019.
Debat diikuti oleh pasangan calon no urut 01, Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin dan pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Debat perdana kali ini mengambil tema hukum, korupsi, hak asasi manusia dan terorisme dengan panelis Guru Besar Hukum UI Hikmahanto Juwana, Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, Ahli Tata Negara Bivitri Susanti dan Ahli Tata Negara Margarito Kamis.
Berikut penyajian lengkap debat tersebut:
SEGMEN PERTAMA:
Paparan visi misi Jokowi-Ma'ruf Amin
Jokowi: Visi kami adalah Indonesia maju. Kami menawarkan optimisme dan masa depan indonesia yang berkeadilan. Saya berkeyakinan semakin maju, semakin demokratis dan modern suatu negara, maka penegakan hukum dan HAM akan semakin baik.
Bukan hanya hak sipil dan hak politik yang penting, tetapi pemenuhan hak ekonomi dan hak sosbud menjadi pilihan kami untuk memajukan Indonesia seperti akses terhadap lahan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap permodalan, dan hak atas pembangunan adalah cara pemenuhan HAM yang paling mendasar.
Memang kita masih memiliki beban pelanggaran berat di masa lalu, tidak mudah menyelesaikannya, karena masalah kompleksitas hukum masalah pembuktian dan waktu yang jauh.
Seharusnya ini sudah diselesaikan setelah masalah itu terjadi tapi kami tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah HAM ini dan untuk menjamin hak-hak tersebut negara harus didukung oleh sistem hukum yang adil dan penegakan supremasi hukum yang baik melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem manajemen hukum yang baik serta budaya taat hukum yang harus terus kita perbaiki dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Penegakan hukum yang tegas adalah bagian dari upaya pemberantasan korupsi yg terus kita lakukan melalui perbaikan sistem pemerintahan dan kerja sama penguatan KPK serta mendorong sinergi KPK dengan kejaksaan, dan kepolisian. Terakhir, kita harus waspada terhadap ancaman terorisme. Pemerintah terus bekerja keras-(waktu habis).
Paparan visi misi Prabowo-Sandi
Prabowo: Visi kami, kami beri nama Indonesia Menang. Indonesia Menang karena sekarang kita rasakan indikator-indikator menunjukkan bahwa kita berada di posisi yang idak begitu menguntungkan.
Di dunia ini ada 200 negara kurang lebih, disebutkan 30 sangat berhasil, 30 sangat tidak berhasil dan miskin, sisanya berada di tengah-tengah.
Ciri-ciri negara yang berhasil adlh harus swasembada pangan, bahan bakar, dan air bersih dan juga lembaga-lembaga pemerintahan harus kuat terutama lembaga penegak hukum.
Hakim jaksa dan polisi harus unggul harus baik dan harus tidak boleh sama sekali diragukan integritasnya. Oleh karena itu kami dalam masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme, kami ingin menyelesaikan dari muara permasalahan.
Muara masalah menurut kami adalah kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang punya wewenang sehingga dia tidak bisa dikorupsi dia tidak bisa digoda oleh koruptor atau yang ingin menyogoknya. Itu strategi kami.
Kita bisa mengatasinya secara represif menurut kami penyelesainnya harus dari akar masalah. Gaji hakim kita harus hebat supaya tidak terpengaruh demikian pula jaksa dan polisi.
Untuk itu, kita harus menguasai sumber-sumber ekonomi Indonesia. Itu saya kira strategi utama kita. Kita yakin dengan lembaga-lembaga yang bersih dan kuat kita bisa menegakkan kepastian hukum untuk semua. Bukan hukum buat orang kuat atau orang kaya saja. Saya kira itu tekad kami. Keadilan untuk semua, keamanan untuk semua, kemakmuran untuk semua.
Sandiaga: Hukum yang tidak tebang pilih yang tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas hukum yang memberi kepastian sehingga membuka peluang ekonomi. Menciptakan lapangan kerja. Kita pastikan juga hukum tsb menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat.
Banyak masyarakat masih mengeluh. Saya kira itu PR kita dan bersama Prabowo-Sandi kita pastikan penegakan hukum, tidak ada korupsi lagi. Kita pastikan Indonesia jaya.
SEGMEN KEDUA:
Pertanyaan #1 Amplop B
Kepastian hukum sangat penting bagi warga, pelaku usaha, dan jalannya pemerintahan. Namun ternyata banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, serta tidak harmonisnya peraturan di tingkat pusat serta daerah. Apa strategi anda untuk menyelesaikan masalah tersebut?
Prabowo: Kami akan menegakkan badan pembinaan hukum nasional, kami akan perkuat dengan pakar-pakar hukum yang terbaik, untuk melakukan sinkronisasi, penyelarasan sehingga undang-undang, peraturan peraturan di pusat tidak bertabrakan dengan peraturan-peraturan di daerah.
Ini sulit, ini pekerjaan besar, tapi harus kita lakukan supaya ada kepastian hukum. Supaya semuanya tahu sistem hukum di Indonesia, dan hukum itu bekerja untuk semuanya.
Sandi: Partisipasi publik juga sangat penting. Kami akan melibatkan para ahli, baik dari universitas di pusat maupun di daerah. Karena banyak sekali produk-produk hukum ini juga diterbitkan oleh pemerintah daerah maupun DPRD.
Jadi, kami akan memastikan bahwa pekerjaan besar ini harus dipimpin oleh pemimpin utama yaitu presiden dan wakil presiden. Kami akan bertanggung jawab untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi ini bisa menghadirkan kepastian hukum. Sehingga kepastian hukum itu bisa dirasakan menghadirkan keadilan, bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.
Kami ingin juga pastikan bahwa hukum itu bisa menghadirkan satu peluang untuk berinvestasi. Untuk membuka lapangan kerja. Negeri yang kaya raya ini, negeri yang luar biasa gemah ripah loh jinawi ini masih menyisakan banyak masalah.
Lapangan kerja susah didapat, peluang usaha susah dilakukan oleh masyarakat karena ketidak pastian hukum. Di bawah prabowo-sandi hukum harus ditegakkan dan dalam waktu yang singkat harus kita sinkronkan dan ciptakan harmonisasi.
Kepastian hukum akan meningkatkan investasi, lapangan kerja akan tercipta, kesejahteraan akan dirasakan oleh masyarakat. Kami berkomitmen kepastian hukum ini akan menjadi prioritas di bawah Indonesia Menang, Prabowo-Sandi, adil makmur di periode 2019-2024.
Tanggapan
Jokowi: Kami berbeda dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi. Penting sekali harmonisasi regulasi kita. Oleh sebab itu, kami akan menggabungkan fungsi-fungsi legislasi. Baik yang ada di GBHN, di Dirjen Perundang-undangan, dan fungsi-fungsi legislasi yang ada di semua kementerian. Akan kita gabungkan dalam badan yang namanya Pusat Legislasi Nasional.
Dengan demikian, kontrol langsung oleh presiden, satu pintu, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Perda-perda yang ada di daerah-daerah juga harus berkonsultasi, agar tidak tumpang tindih. Konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional.
Yang kedua, akan kita sederhanakan semuanya. Sehingga apabila ada tumpang tindih, langsung kelihatan dan bisa kita lakukan revisi dengan baik.
Tanggapan Balik
Prabowo: Kalau saya kok tidak lihat perbedaannya. Karena memang pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan penyelarasan dan juga untuk melakukan perbaikan, kemudian juga menghasilkan produk-produk itu. Ini tugas pemerintah.
Pemerintah adalah, presiden adalah Vice Law Enforcement Officer. Adalah penanggung jawab pelaksanaan dan penegakan hukum. Itu tanggung jawab presiden. Jadi saya tidak mempersoalkan itu. Tapi yang jelas kenyataannya sekarang tumpang tindih, menumpuk begitu banyak peraturan. Perlu ada bantuan pakar-pakar untuk membantu pemerintah. Mempercepat ini masalah semua. Kita ingin percepatan urusan. Selalu di Indonesia masalah terlalu banyak, masalah terbesar. Kita ingin terobosan-terobosan, itu jawaban saya.
Pertanyaan #2 Amplop A
Di masyarakat kerap dipertentangkan antara ketegasan penegakan hukum dengan isu HAM. Dalam konteks seperti apa penegakan hukum harus dikedepankan, dan dalam konteks apa HAM yang harus mendapat perhatian. Jawaban harap menuju pada kasus-kasus konkret agar dapat secara jelas menggambarkan permasalahan yang dihadapi. Waktunya adalah dua menit dari perkataan pertama.
Jokowi: Jangan mempertentangkan antara HAM dan penindakan hukum. Penindakan hukum yang sesuai dengan prosedur. Itu bukan pelanggaran HAM. Misalnya penahanan terhadap tersangka, memang itu merampas kemerdekaan seseorang, tapi penegakan hukum itu melindungi masyarakat.
Jadi, kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan, itu bukan pelanggaran HAM. Itu memang prosedur dan kita ingin aparat kita tahu bahwa itu dilakukan agar misalnya tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Yang kedua, mungkin calon tersangka tidak melarikan diri.
Jika ada pelanggaran hukum, yang melanggar prosedur, penindakan hukum yang melanggar prosedur. Silakan, ada mekanisme yang bisa kita tempuh, lewat praperadilan misalnya. Jadi sekali lagi jangan dipertentangkan antara penegakan hukum dan HAM. Mungkin pak Kyai bisa menambahkan.
Ma'ruf: Ya saya tidak menambah. Saya mendukung pernyataan Pak Jokowi.
Tanggapan Prabowo: Kami ingin bertanya. Bahwa bapak kan sudah memerintah selama 4 tahun lebih. Yang kita ketemukan ada perasaan di masyarakat bahwa kadang-kadang aparat itu berat sebelah. Sebagai contoh kalau ada kepala daerah, gubernur gubernur yang mendukung paslon nomor satu itu menyatakan dukungan tidak apa-apa.
Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, sekarang ditahan Pak, ditangkap. Jadi saya kira ini juga suatu perlakuan tidak adil, juga menurut saya pelanggaran HAM, karena menyatakan pendapat itu dijamin oleh undang-undang dasar pak.
Jadi sebetulnya siapa pun boleh menyatakan pendapat, dukungan siapapun. Saya kira ini yang kami mohon Bapak perhitungkan, mungkin juga ada anak buah bapak yang mungkin berlebihan.
Tanggapan Jokowi: Ya jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo. Karena kita ini adalah negara hukum, ada prosedur hukum, ada mekanisme hukum yang bisa kita lakukan. Kalau ada bukti sampaikan saja ke aparat hukum.
Jangan kita ini, kita ini sering grusa-grusu untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya apa jurkamnya Pak Prabowo, misalnya ini, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konferensi pers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik. Ini negara hukum, kalau ada bukti-bukti, silakan lewat mekanisme hukum. Laporkan dengan bukti-bukti yang ada. Gampang sekali kok. Gampang sekali. Negara hukum ini. Kenapa harus menuduh-nuduh seperti itu.
TEMA II HAM
Pertanyaan #1 Amplop E
Indonesia adalah negara yang sangat beragam dari sisi agama, etnis, golongan, dan pandangan politik. Namun dalam kenyataan masih terjadi diskriminasi dan persekusi. Dari sisi HAM, apa strategi Anda untuk mengatasi masalah masalah ini?
Prabowo: Tadi saya sudah katakan, dalam sistem bernegara seorang kepala negara disebut vice excecutive, kepala kepala eksekutif. Berarti. seorang kepala negara, presiden adalah, tadi saya sebut vice-law enforcement officet.
Dia adalah petugas penegak hukum yang tertinggi di negara ini. Karena itu saya akan menatar seluruh aparat penegak hukum, saya akan instruksikan, saya akan tegaskan bahwa tidak boleh diskriminasi terhadap suku apapun, agama apa pun, etnis apa pun. Jadi intinya adalah, aparat itu tanggung jawab kepala eksekutif. Jadi kita harus jamin kalau ada pejabat yang menyimpang saya akan pecat.
Tambahan Sandi: Dalam kunjungan ke 1.000 titik lokasi, bertemu masyarakat saya menemukan hal-hal yang sangat membuat kita miris.
Ada kisah Pak Najib, nelayan di pantai pasir putih Cilamaya, di Karawang. Beliau mengambil pasir untuk menanam di mangrove, di hutan bakau. Beliau dipersekusi, ikriminalisasi. Banyak persekusi dan kriminalisasi ini tidak terpantau, dan hanya kita lihat yang besar-besar saja yang naik. Sementara kasus-kasus yang berdampak kepada masyarakat, orang-orang kecil, wong cilik, tidak ditangani dengan baik.
Di bawah Prabowo-Sandi hukum harus ditegakkan untuk rakyat kecil. Kita harus menghadirkan kesejahteraan kepada mereka, jangan hukum ini dipakai untuk memukul lawan, tapi melindungi kawan. Kita pastikan hukum ini tegak lurus. Supremasi HAM harus kita pastikan hadir di Indonesia. Di bawah Prabowo-Sandi HAM akan kita tegakkan, dan ini harga mati buat kita. Adil makmur bersama Prabowo-Sandi.
Tanggapan Jokowi: Keragaman, perbedaan-perbedaan, baik beda suku, beda agama, beda tradisi, beda bahasa daerah adalah sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa kita Indonesia.
Aset terbesar bangsa ini adalah persaudaraan. Aset terbesar bangsa ini ada persatuan. Aset terbesar bangsa ini adalah kerukunan. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak, marilah kita menjaga ukhuwah islamiyah kita, menjaga ukhuwah fathoniyah kita. Karena persatuan, persaudaraan adalah aset terbesar bangsa yang kita cintai ini. Kalau memang ada persekusi, tadi Pak Sandi nuduh-nuduh lagi. Ya, gampang sekali, laporkan. Saya akan perintahkan tindak tegas pelaku tersebut.
Tanggapan Sandi: Pak presiden yang saya hormati, saya tidak menuduh.Yang kami sampaikan adalah cerita-cerita yang kami tampung dalam kunjungan kita bertemu dengan masyarakat.
Kami ingin menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat, hak asasi manusia kita pikir definisi-definisi yang besar. Tapi untuk masyarakat kecil itu adalah hak mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti dijamin oleh konstitusi kita.
Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2. Bahwa setiap masyarakat wajib mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Itu yang ingin kami hadirkan. Kami ingin buka lapangan kerja seluas-luasnya. Rakyat berjuang untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Mereka menginginkan mata pencaharian dan biaya yang terjangkau. Prabowo-Sandi akan berpihak kepada rakyat. Prabowo-Sandi akan memastikan bahwa HAM juga mencakupi akses terhadap pendidikan, terhadap kesehatan, dan terhadap mata pencaharian yang baik.
Pertanyaan #2 Amplop C
Kelompok penyandang disabilitas masih sering mengalami diskriminasi terkait dengan kesejahteraan, fasilitas publik, serta hak-hak politik. Bagaimana Anda memahami isu disabilitas dan apa program Anda untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas?
Jokowi: Setelah keluar UU tentang penyandang disabilitas pada tahun 2016, saya melihat bahwa paradigma terhadap kaum disabilitas ini sudah berubah. Yang sebelumnya adalah bantuan sosial adalah kedermawanan yang harus kita berikan kepada mereka, tetapi yang sekarang dengan UU yang baru , kita melihat paradigmanya adalah pemenuhan hak-hak.
Pemerintah, kita sudah memberikan fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan hak itu. Baik pemenuhan hak untuk pekerjaan, untuk perumahan, untuk fasilitas umum yang ramah terhadap disabilitas meskipun juga baru di beberapa kota tapi sudah kita mulai.
Kemudian juga yang berkaitan dengan kesetaraan bisa saya beri contoh, kami dalam event Asian Para Games, ini event disabilitas terbesar di Asia, kita juga memberikan bonus yang sama dengan atlet yang berlaga di Asian Games. Contohnya, yang mendapatkan emas dapat 1,5 miliar, yang dapat perak bisa kita berikan bonus 500 juta, yang dapat perunggu kita beri bonus 250 juta.
Sama seperti atlet-atlet yang berlaga di Asian Games. Artinya keseteraan itu betul-betul kita berikan kepada kaum disabilitas yang mulai sekarang ini kita terus perhatikan mereka.
Tanggapan Sandi: Zulfan Dewantara seorang teman difabel yang kami temui adalah insipirasi Prabowo-Sandi. Beliau bukan mencari kerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Beliau menjadi mentor bisnis online dan ratusan murid.
Kesetaraan tadi bukan hanya kesetaraan akses infrastuktur, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tapi juga akses untuk bisa maju, mendapat peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Prabowo Sandi berkomitmen, kita akan memastikan putra-putri terbaik bangsa yang difabel hidup untuk memenuhi potensinya.
Mereka bukan menjadi beban sama sekali. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka membutuhkan kesetraaan. Memastikan mereka mendapatkan peluang lapangan pekerjaan, peluang untuk hidup yang lebih baik, dan peluang untuk menjadikan keluarga mereka keluarga yang sejahtera.
Tanggapan balik Jokowi: Saya kira contoh-contoh yang telah diberikan Pak Sandi tadi banyak sekali. Tak hanya di satu bidang tapi banyak bidang, kaum disabilitas itu betul-betul sekarang ini sudah setara. Artinya kita sangat menghargai semua prestasi yang telah mereka kerjakan dan juga hasil-hasil karya yang telah mereka kerjakan. Saya kira tadi apa yang disampaikan Pak Sandi mirip dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi.
Ma'ruf Amin: Saya kira yang penting lagi membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan kepada kelompok disabilitas. Menyamakan perlakuan baik yang disabilitas maupun non-disabilitas.
SEGMEN KETIGA:
Paslon 1: Amplop A
Pertanyaan: Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi sehinggga setelah menduduki jabatan perilaku korupsi kerap tidak dapat dihindarkan. Apa strategi Anda mengatasi politik berbiaya tinggi ini?
Jokowi: Prinsipnya rekrutmen itu harus berbasis kepada kompetensi bukan finansial dan bukan nepotisme. Oleh sebab itu, untuk pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederahana dengan standar-standar yang jelas dan untuk jabatan-jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan sistem di dalam sistem kepartaian kita sehingga Pemilu menjadi murah.
Pejabat-pejabat tidak terbebani oleh biaya-biaya pemilu sehingga kita harapkan kita bisa memangkas politik uang, bisa memangkas suap, bisa memangkas korupsi, dan kita bisa mendapatkan pejabat-pejabat publik yang memiliki integritas, yang memiliki kapasitas yang baik dan kita harapkan dengan rekrutmen-rekrutmen ini, jabatan-jabatan baik bupati, bauk walikota, baik itu gubernur dan seterusnya.
Kita akan dapatkan putra- putri terbaik karena memang rekrutmennya berjalan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang bisa melihat. Sekarang sudah kita lakukan, contohh rekrutmen ASN kita dilakukan secara terbuka. Semuanya bisa cek, hasilnya bisa cek, anak saya tidak bisa diterima di situ karena memang tidak lulus.
Tanggapan Prabowo: Jadi kalau kami menilai perlu ada langkah-langkah yang lebih kongkret, praktis, dan segera. Sebagai contoh bagaimana bisa seorang gubernur gajinya Rp8 juta. Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang begitu besar. Jadi ini hal-hal yang tidak realistis.
Saya kira seorang kepala pemerintah/eksekutif kalau memang benar-benar berniat untuk memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan para pejabat publik itu sangat besar. Kemudian kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye, sebagai contoh TV adalah milik rakyat dunia maya. Jadi, kita tidak boleh terlalu banyak bayar untuk muncul di TV, demikian juga radio, baliho-baliho di kota-kota.
Tanggapan Jokowi: Tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berbasis kompeternsi dan bukan finansial menjadi kunci. Contoh, saya sendiri. Waktu pemilihan wali kota saya betul-betul gunakan anggaran sangat kecil.
Partai pun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta, saya tidak mengeluarkan uang sama sekali dan Pak Prabowo pun tahu mengenai itu, ketua partai pendukung pun tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang.
Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan, bisa dimulai dari keinginan-keinginan publik mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.
Sesi 2 Tema Korupsi
Paslon 2: Amplop D
Pertanyaan: Birokrasi merupakan ujung tombak negara untuk memmnuhi hak-hak warga dan pembenahan birokrasi merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Bagaimana langkash-langkah Anda untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi?
Prabowo: Berkali-kali saya utarakan di ruang publik, akar masalahnya adalah bahwa penghasilan para pegawai negeri, para birokrat-birokrat itu kurang, tidak realistis.
Kalau saya memimpin negara ini, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat dengan realistis. Kemudian bertanya uangnya dari mana? Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang ada di 10% bahkan lebih rendah saya akan kembalikan minimal 16% tax ratio.
Berarti kita akan mendapat mungkin US$60 miliar lebih. dengan demikian saya akan memperbaiki gaji-gaji semua pejabat birokrat dan semua pegawai negeri. Saya kira dengan kita tingkatkan gajinya dengan signifikan, perbaiki kualitas hidup jamin kebutuhan-kebutuhan dia, kalau dia masih korupsi ya kita harus tindak sekeras-kerasnya.
Kalau perlu kita contoh tindakan drastis negara lain. Mungkin kita taruh di mana, mungkin pulau terpencil, suruh tambang pasir terus-menerus mungkin.
Jadi, kita perbaiki penghasilannya, itu yang kita perlukan tidak masuk akal pejabat begitu penting tapi penghasilannya sedikit. Tapi setelah itu kita awasi dengan ketat dengan segala senjata, instrumen, perangkat yang kita miliki, inspektorat, pengawas, tadi saya sebut polisi, kejaksaan, KPK. Kami akan perkuat KPK. Kami akan buat KPK-KPK di daerah, provinsi-provinsi. Kami akan tambah anggaran KPK. KPK harus jadi penegak antikorupsi di negara ini.
Tambahan Sandiaga: Benahi pencatatan aset negara. Itu penting.
Tanggapan Jokowi: Saya tidak setuju apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo karena kita tahu gaji ASN kita menurut saya sudah cukup, dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar.
Yang penting sekarang menurut saya adalah perampingan birokrasi. Kemudian ada merit sistem. Rekrutmen putra-putri terbaik melalui merit sistem. Mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan rekam jejak.
Kedua, ada pengawasan internal yang kuat, ini pentin sekali dan tentu saja pengawasan eksternal, baik dari masyarakat, baik dari media, komisi ASN. Penting sekali pengawasan internal untuk perbaikan birokrasi yang bersih
Tanggapan Prabowo: Saya kira terus masalahnya yang saya lihat dan pelajari kasus banyak negara adalah tadi walaupun ada tunjangan dan macem-macem yang disebut untuk kinerja, tapi tetap ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka jadi di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan tidak kuat mendapat godaan mendapatkan tawaran-tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan rakyat, kepentingan umum
Sandiaga: Dengan membenahi aset pencatatan negara, saya pernah pengalaman di DKI bahwa kita bisa dapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian itu digunakan dengan memotivasi para ASN, menggunakan teknologi informasi, kalau kita sudah tau aset kita mungkin akan lebih sulit untuk dikorupsi kedepannya.
Tema Terorisme
Pertanyaan: Pemberantasan terhadap terorisme seringkali berbenturan dengan HAM. Bagaimana strategi Anda agar pemberantasan terorisme bisa benar-benar dijalankan tanpa ada persepsi masyarakat tentang terjadinya pelanggaran HAM?
Ma'ruf: Terorisme merupakan kejahatan. Oleh karena itu, terorisme harus diberantas sampai akar-akarnya.
MUI telah mengeluarkan fatwa bahawa terorisme bukan jihad oleh karena itu haram dilakukan. Bahkan terorisme dianggap melakukan kerusakan.
Dalam Alquran dinyatakan bahwa orang yang melakukan kerusakan di Bumi harus dihukum berat. Oleh karena itu, upaya-upaya menanggulangi terorisme harus dilakukan dengan dua cara, menyinergikan pencegahan dan penindakan.
Kita akan lebih mengedepankan pencegahan melalui kontraradikalisme untuk menghilangkan atau menekan paham radikal dan intoleran.
Melalui deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar. Untuk itu, di dalam melakuakn tindakan kita akan lebih menggunakan pendekatan yang humanis, manusaiawi dengan tidak harus melanggar HAM. Untuk itu menanggulangi terorisme di masa mendatang, kita akan mengajak ormas-ormas, khususnya ormas keagaaman.
Tanggapan Prabowo: Waktu saya masih muda spesialisasinya adalah di bidang antiteror. Saya bentuk bersama Pak Luhut Pandjaitan, pasukan antiteror yang pertama.
Jadi, saya mengerti save HAM. Masalahnya adalah karena pengalaman itu, saya mengetahui bahwa sering kali terorisme ini dikirim dari negera lain dan sering juga dibuat nyamar. Seolah-olah teroris itu dari orang Islam.
Padahal sebetulnya dia itu dikendalikan yang mungkin juga bukan orang Islam, mungkin orang asing. Saya mengerti betul. Jadi stigmatisasi bahwa seolah-olah radikal itu selalu cap kepada orang Islam, saya menolak itu. Saya setuju deradikalisasi, saya dukung usaha-usaha kemanusiaan.
Tanggapan Jokowi: Negara kita ini sudah banyak dijadikan contoh negara lain dalam menangani terorisme. Kita tidak hanya melalui pendekatan penegakkan hukum yang tegas tapi juga ada pendekatan yang persuasif melalui pembinaan agama, ekonomi dan sosial. Tetapi yang penting aparat harus dibekali pengetahuan mengenai HAM.
SOP harus berbasis HAM dan UU Terorisme yang sudah ada 2018 lalu, itu juga menitkikaberatkan pada pencegahan pada pendekatan sosial, budaya, ekonomi, keagamaan. Yang lebih penting ada transparansi saat penindakan sehingga menjadi jelas.
Tema Terorisme
Paslon 2: Amplop E
Pertanyaan: Terorisme dan radikalisme semakin menjadi ancaman, karena itu dibutuhkan langkah pencegahan deradikalisasi. Hal ini bukan saja untuk individu yang sudah terpapar terorisme dan keluarganya, tetapi juga lingkungan yang menjadi lahan subur berkembangnya paham ini. Apa strategi Anda untuk menjalankan program pencegahan dan deradikalisasi yang efektif?
Prabowo: Banyak terorisme yang merupakan penyusupan dari luar yang dari dalan negeri menurut saya adalah akibat dari rasa ketidakadilan, rasa keputusasaan. Mereka lihat perlakuan yang tidak baik, tidak benar, mereka meresa tersakiti.
Dengan demikian, mereka bisa dipengaruhi pengajar-pengajar paham-paham radikal yang mengarah pada kekerasan. Saya sangat mendukung usaha deradikalisasi, untuk itu Prabowo-Sandi manakala kita memimpin pemerintahan kita akan benar-benar investasi besar-besaran pada pendidikan, kesehatan, untuk memmbantu rakyat paling bawah, paling miskin.
Kita akan membantu pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, guru-guru dimana-mana harus kita perbaiki, kapasitasnya, kualitas hidupnya dengan demikian mereka yang akan bisa mempengaruhi pendidikan, pengajaran, pembangunan iklim yang terbaik untuk suasana tidak putus asa, suasana tidak merasa benci, tidak merasa tersakiti.
Sandiaga: Kita juga harus melihat program-program kontraradikalisasi pada masyarakat luas. Bagaimana kita melakukan kontra ideologi, kontra narasi dan juga kita lakukan kontra propaganda. Banyak sekali masayarakat yang tidak bisa merasakan masa depan yang cerah akhirnya terpapar karena kebutuhan ekonominya.
Oleh karena itu, Prabowo-Sandi akan melihat peta-peta di mana risiko ini timbul berdasarkan ideologi, motivasi,dan psikologinya. Kita harus hadir untuk mereka memastikan tidak terjerumus ke terorisme , Itu yang menajadi komitmen adil makmur bersama Prabowo-Sandi.
Tanggapan Ma'ruf: Deradikalisasi itu dari mereka yang sudah terpapar mengembalikan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, caranya apa yang menyebabkan dia radikal. Kalau itu karena paham keagamaan yang menyimpang, yang harus kita doktrinkan bagaimana meluruskan paham keagamaannya yang menyimpang itu.
Kalau itu disebabkan faktor ekonomi sosial, pendekatannya adalah melalui pemberian lapangan kerja dan santuan yang bisa mengembalikan mereka ke jalan lurus. Saya kira ini yang perlu kita kaji betul kenapa mereka jadi radikal.
Tanggapan Prabowo: Tadi sudah kita singgung sebab musabab terorisme untuk itu negara kita harus kuat, swasembada pangan, tidak tergantung bangsa lain, energi, air.
Angkatan perang kita harus kuat, polisi harus kuat, intelijen kita harus kuat. Kita harus bisa mendeteksi sebelum terjadi terorisme, jangan menunggu. Ini perlu investasi. Saya merasa, ya ini bukan salah siapa-siapa, mungkin kelengahan banyak pemerintah. Tapi saya akan meningkatkan investasi di bidang polisi, intelijen, dan angkatan bersenjata. Angkatan perang kita harus kita perkuat.
SEGMEN KEEMPAT:
Pertanyaan Terbuka Hukum dan HAM
Jokowi Tanya, Prabowo Jawab
Pertanyaan Jokowi: Terima kasih. Dalam visi-misi Bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berperspektif gender dan pemberdayaan perempuan. Akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi saya melihat dalam struktur kepengurusan partai yang bapak pimpin, jabatan-jabatan strategis seperti Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Pakar, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekjen, Bendahara semuanya laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini?
Jawaban Prabowo: Baik, saya ingin jelaskan partai kami adalah partai muda, partai baru. Kami baru berdiri kurang lebih 10 tahun, dan pada saat penyusunan tentunya kita memilih dan menunjuk siapa yang paling pertama dan paling mau untuk muncul.
Tetapi, benar yang bapak sebut, tapi yang di eselon-eselon seperti contoh, Wakil Ketua Umum, saya kira cukup. Kita punya Wakil Ketua Umum ibu Rahmawati Sukarnoputri, beliau bertanggungjawab untuk ideologi. Kita juga punya beberapa Wakil Ketua Umum lainnya, kemudian kita punya sayap partai yang namanya Perempuan Indonesia Raya. Dan kita punya susunan Caleg, saya kira mungkin terbanyak dari seluruh partai pak.
Undang-undang kalau tidak salah mewajibkan 30 persen, kita mungkin sudah mendekati 40 persen. Mungkin tidak sampai 40, tapi sudah mendekati dan itu tekad kami. Jadi kita memang mengakui ini adalah suatu perjuangan. Kita belum puas, tapi kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk emak-emak, perempuan, untuk bergerak. Dan sekarang pendukung kita yang paling keras adalah di emak-emak seluruh Indonesia.
Tambahan Sandi: Saya bukan Gerindra lagi pak. Nggak bisa jawab, pak. Kecuali bapak angkat lagi pak.
Tambahan Prabowo: Nggak, jangan-jangan.
Tanggapan Jokowi: Ya sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Pak Prabowo sudah mengakui. Tetapi bahwa apa yang sudah diakui tadi, kalau saya boleh membandingkan mohon maaf, misalnya di kabinet saya.
Saat saya membentuk kabinet, ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat-tempat strategis. Misalnya, Menlu. Itu adalah Menteri Luar Negeri [perempuan] pertama. Kemudian menteri BUMN, menteri Keuangan. Kemudian Menteri LHK. Kemudian menteri yang berani dan nekat, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Saya juga pernah membentuk yang namanya Pansel KPK. Terdiri dari sembilan orang yang semuanya perempuan. Mereka bisa memilih komisioner yang paling baik.
Tanggapan Prabowo: Baik, saya kira itu sah. Tetapi juga, sekarang masyarakat juga menilai beberapa yang bapak tadi banggakan justru yang menunjukkan suatu kerugian-kerugian besar bagi kepentingan bangsa dan rakyat.
Jadi, menurut saya kita jangan permasalahkan orang demi orang. Yang kita memasalahkan adalah kebijakan-kebijakan yang dia hasilkan, yang diprodukkan. Jadi, kalau dibilang masalah gender, oke kita cari. Kita bisa hitung jumlah, tapi kalau kita bilang output, ya kita bisa berdebat lagi.
Kita bisa berdebat lebih lama lagi. Jangan hanya perempuan diangkat jadi kita bangga, harus perempuan tapi juga cakap, dan prorakyat, bukan perempuan mengambil kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Ini masalahnya. Jadi, saya tidak akan membanggakan hanya karena dia perempuan. Kalau dia perempuan tapi dia tidak membela rakyatnya sendiri, ya saya kira tidak perlu dibanggakan.
Prabowo Tanya, Jokowi Jawab
Pertanyaan Sandi: Seperti kita ketahui, banyak hukum yang masih tumpang tindih. Dan salah satu dari pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya di masyarakat, bahwa bagaimana, apalagi bapak sudah empat tahun bekerja, untuk meyakinkan masyarakat bahwa tumpang tindih hukum dan lahirnya benturan-benturan kepentingan baru, seperti penunjukan-penunjukan aparat hukum yang berafiliasi terhadap partai politik. Itu ditanyakan oleh masyarakat.
Bagaimana investasi bisa meningkat, kalau ada kepastian hukum yang terus dipertanyakan. UKM sulit untuk berkembang. Banyak sekali UKM yang menanyakan kepastian hukum.
Kami ingin menanyakan kepada bapak, bagaimana untuk memastikan ini terjadi seandainya bapak mendapatkan dari Allah SWT untuk 5 tahun ke depan, sementara bapak sudah 4 tahun menunjukkan ketidakberhasilan untuk kepastian hukum, dan benturan kepentingan hadir di mana-mana.
Jawaban Jokowi: Saya akan lakukan revisi-revisi undang-undang yang menghambat berkembangnya UKM-UKM kita. Kita akan revisi banyak sekali undang-undang yang tidak pro kepada investasi.
Kita juga akan perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman, tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat kita. Karena menurut saya hukum adalah bagaimana negara ini bisa melindungi rakyatnya. Hukum harus bisa memberikan kepastian kepada investasi dan dunia usaha. Dan hukum juga tidak tebang pilih dan hukum betul-betul bisa memberikan rasa tenteram, rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia.
Tambahan Ma'ruf: Program kami ke depan adalah melanjutkan reformasi di bidang hukum secara total. Salah satunya adalah penataan regulasi. Penataan regulasi itu menghilangkan yang tumpang tindih dan membuat regulasi peraturan yang berkualitas, yang menguntungkan dan akan memberikan peluang terhadap investasi dan pengembangan UKM.
Tanggapan Prabowo: Jadi yang kita permasalahkan adalah bagaimana yang bapak sebut tadi. Presiden Jokowi tadi sebut aparat-aparat yang tidak mengayomi itu. Sekarang masalah yang kita ingin tanya itu bagaimana, karena bapak sudah memimpin selama empat tahun.
Jadi bagaimana, apa yang kita tunggu adalah apa yang bisa dilakukan segera, sehingga tidak terjadi yang seperti, yang kita khawatirkan semua itu. Sehingga terjadilah sekarang kesan bahwa penegakan hukum, keadilan itu hanya untuk orang kuat, orang kaya. Orang yang punya koneksi. Dan tadi ditanya oleh Wakil Presiden saya, insyaallah, jadi ditanya adalah bagaimana tanggapan bapak yang kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik. Dan bukan seorang yang benar-benar netral.
Tanggapan Jokowi: Saya kira kita tidak boleh mendiskriminasi. Bahwa sebuah jabatan itu harus diberikan kepada, tidak kepada orang partai atau tidak harus kepada seorang profesional.
Menurut saya jabatan itu yang paling penting, seperti tadi sudah saya sampaikan, ada sebuah merit system. Ada sebuah proses rekrutmen yang betul. Proses rekrutmen yang transparan, proses rekrutmen yang mengacu pada kompetensi. Kepada integritas. Kepada kapasitas.
Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai, yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris. Misalnya Pak Baharudin Lopa, itu dari PPP nyatanya memimpin Kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai ini yang nonpartai. Saya kira sama saja buat saya, yang penting proses rekrutmennya benar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
