Bisnis.com, JAKARTA — Arsul Sani Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin tidak mempermasalahkan apabila rencana kebijakan pemerintah untuk mengadopsi program hunian dengan DP 0% dianggap meniru.
Arsul mengatakan bahwa program DP hunian 0% yang awalnya diterapkan di DKI Jakarta menunjukan kebijakan tersebut positif, sehingga pemerintah pusat berniat untuk mengadopsinya.
“Kalau soal dianggap meniru, maka apa salahnya jika sebuah konsep atau kebijakan baik yang ada di luar negeri atau dalam negeri kemudian diadopsi,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (9/11/2018).
Lebih jauh Arsul mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo melihat kebijakan tersebut dapat membuat dampak positif bagi masyarakat dan dapat diaplikasikan.
“Pak Jokowi kan tidak pernah menganggap bahwa kebijakan DP 0% untuk rumah tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik atau mustahil, jadi kalau kemudian memang applicable why not kemudian diadopsi?” ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah mengeluarkan wacana penyediaan rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri dengan skema DP 0%. Melalui program tersebut diharapkan para abdi negara dapat memiliki rumah tinggal dengan harga terjangkau.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.
Pemerintah berjanji untuk mempercepat penyediaan rumah layak bagi 945.000 ASN, 275.000 TNI, dan 360.000 Polri. Tujuannya jelas agar ASN, TNI, dan Polri makin konsentrasi dalam bekerja.
Presiden juga meminta pembangunan perumahan tersebut turut memperhatikan akses ke tempat kerja, serta pengembangan kegiatan ekonomi yang menopang kawasan tersebut.
Terkait pembiayaannya, rumah layak huni untuk ASN dan anggota TNI/Polri tersebut bisa diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), badan usaha milik negara (BUMN), atau pun pinjaman dari pihak swasta.
Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia atau Apersi menilai positif rencana pemerintah terkait penyediaan perumahan bagi Aparatur Negeri Sipil (ASN), TNI, dan Polri. Bahkan Apersi mengusulkan tanah yang disasar untuk pembangunannya adalah milik negara agar prosesnya mudah, harganya murah, dan lokasinya mendekati tempat kerja.
