Wakil Ketua MPR: Jangan Terjebak Politik Identitas dalam Pemilu 2019

Wakil Ketua MPR Mahyudin mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak politik identitas yang membawa-bawa isu SARA alias suku, agama, ras, dan antargolongan.
John Andhi Oktaveri | 25 September 2018 20:55 WIB
Wakil Ketua MPR Mahyudin saat memberikan kesaksian dalam sidang kasus korupsi KTP Elektronik dengan terdakwa Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018). - ANTARA/Sigid Kurniawan

Bisnis.com, JAKARTA-- Wakil Ketua MPR Mahyudin mengingatkan agar semua pihak tidak terjebak politik identitas yang membawa-bawa isu SARA alias suku, agama, ras, dan antargolongan.

“Kita harus menentukan pilihan yang cocok dengan hati nurani, tidak terjebak pada politik identitas," ujar politisi Partai Golkar asal Kalimantan Timur tersebut, Selasa (25/9/2018).

Mahyudin mengemukakan agar tidak terbawa-bawa isu politik identitas, masyarakat harus cerdas. 

"Saya kira para calon presiden mengerti bahaya politik identitas dan mereka tidak melakukan itu," kata Mahyudin.

Akan tetapi, lanjutnya,  tim sukses calon presiden sulit dikontrol karena terlalu bersemangat untuk meraih target menang sehingga menghalalkan segala cara.

Tugas MPR, menurut Mahyudin, adalah memberi pencerahan kepada masyarakat agar mereka memahami apa itu politik SARA, apa itu hoax, apa itu fitnah, dan sebagainya.

Mahyudin mengajak calon pemilih agar dalam menentukan pilihannya terlebih dulu melihat program yang ditawarkan setiap calon.

"Jadi, yang penting bagi para calon adalah adu program, adu ide dan gagasan, bukan adu politik identitas," ujar Mahyudin.

Untuk itu sebelum menentukan pilihan maka semua pihak harus mengetahui dulu program masing-masing calon. Apakah program yang ditawarkan itu bermanfaat bagi masyarakat atau tidak, ujarnya.

"Saya kira itu ukurannya," cetus Mahyudin.

Dia menambahkan bahwa saat ini banyak masalah bangsa yang harus diberantas bersama. Demokrasi berbiaya tinggi, misalnya, ternyata melahirkan koruptor.

Ia menyebutkan hanya presiden yang belum tersentuh KPK. Sedangkan lembaga lain seperti gubernur, bupati/wali kota, DPR/DPRD, MK, dan sebagainya hampir semuanya sudah berurusan dengan KPK.

Anehnya, menurut Mahyudin, koruptor tidak lagi punya rasa malu. Ditangkap oleh KPK dan sudah mengenakan pakaian tahanan oranye, para koruptor ini malah melempar senyum dan melambaikan tangan.

Maka itu, tandas Mahyudin, korupsi harus kita perangi, dan harus kita berantas bersama.

Dia menyebutkan Indonesia saat ini darurat korupsi.

Selain itu, masih banyak permasalahan yang dihadapi bangsa. Seperti kurangnya keteladanan, penegakan hukum yang tidak maksimal sehingga muncul istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, dan lemahnya pemahaman terhadap agama sehingga menimbulkan radikalisme.

"Radikalisme ini muaranya terorisme," kata Mahyudin saat berbicara pada sosialisasi empat pilar, di Bogor, Jabar.

Kegiatan ini diselenggarakan MPR bekerja sama dengan Front Kesatuan Pemuda Bugis Makassar (FKPBM) Jawa Barat.

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top