Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo optimistis target sertifikasi jutaan lahan dapat dituntaskan pada 2019.
Seperti diketahui, target sertifikat tanah yang harus diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2018, target tersebut sebesar 7 juta sertifikat dan pada 2019 sebesar 9 juta sertifikat.
"Tahun depan 9 juta sertifikat harus keluar. Saya yakin Insyaallah bisa. Kita ini kalau sudah dikejar, diberi target, nyatanya juga bisa," kata Presiden di Lapangan Luar Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa, (25/9/2018).
Melihat banyaknya bidang tanah yang belum bersertifikat, yakni mencapai 80 juta bidang, target besar tersebut memang diperlukan. Selama ini, pemerintah hanya mampu menerbitkan 500.000 hingga 600.000 sertifikat setiap tahunnya. Dengan situasi itu, butuh waktu yang sangat lama untuk menerbitkan seluruh sertifikat lahan.
"Setiap tahun kita ini hanya keluar sertifikat 500.000—600.000 di seluruh Tanah Air. Saya hitung kalau setahun hanya 500.000 sementara masih kurang 80 juta berarti Bapak, Ibu, harus menunggu 160 tahun," ucapnya.
Dalam kesempatan di Kabupaten Bogor ini, Presiden menyerahkan secara simbolis 7.000 sertifikat hak atas tanah rakyat kepada warga Bogor. Sebanyak 4.000 sertifikat diberikan kepada warga Kota Bogor dan 3.000 sertifikat diserahkan untuk warga Kabupaten Bogor. Sebagaimana biasanya, Kepala Negara meminta warga untuk menunjukkan sertifikat yang telah diberikan.
"Kenapa saya angkat tinggi-tinggi? Supaya saya yakin bahwa Bapak, Ibu, semua sudah pegang yang namanya sertifikat di tangan," kata Presiden.
Dengan percepatan penerbitan sertifikat ini, Presiden berharap agar keluhan mengenai sengketa tanah yang sampai kepadanya akan jauh berkurang.
Selain itu, Kepala Negara juga menyadari proses pembuatan sertifikat selama ini yang cukup berbelit bahkan dimintai pungutan. Maka dari itu, selain memberikan target, dirinya juga memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam hal pelayanan sertifikat.
"Enggak ada lagi pungutan di sana sini. Saya tahu. Saya pernah jadi rakyat, saya pernah mengurus sertifikat. Jadi saya merasakan," tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Nurhayanti, dan Walikota Bogor Bima Arya.
