Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan infrastruktur di Papua kerap dikontraskan para pengeritik pemerintah dengan penanganan gizi buruk di wilayah tersebut.
Terkait hal itu, akun resmi facebook Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru-baru ini mengunggah ulang video dari Kementerian Keuangan tentang gizi buruk di Papua.
Video yang diunggah pada Jumat, 18 Mei 2018 itu meluruskan isu tentang pemerintah yang seolah mengedepankan pembangunan infrastruktur di Papua dan mengabaikan masalah gizi buruk serta kesehatan warganya.
Dalam kata pengantar sebelum video tersebut, akun @Jokowi menyebutkan pemerintah telah membangun jalan-jalan dan jembatan, tapi rakyat Papua juga butuh makanan.
Cuplikan video dari Kementerian Keuangan tentang gizi buruk di Papua.
"Mana yang didahulukan, infrastruktur atau makanan? Sebuah diskusi singkat di ruang kuliah tentang ekonomi makro memberi jawaban soal ini," ujarnya dalam kolom keterangan video. Hingga kini, video tersebut setidaknya sudah ditonton 333 ribu kali.
Dalam video berdurasi enam menit itu, penjelasan mengenai penanganan persoalan gizi buruk dan infrastruktur di Papua dijelaskan melalui percakapan seorang dosen dan mahasiswanya. Sang dosen saat itu tengah mengisi kelas bertajuk ekonomi makro sebelum salah satu mahasiswanya menyuarakan pendapatnya tentang masalah gizi di Papua.
Mahasiswa tersebut berpendapat arah pembangunan pemerintah tidak tepat sasaran karena hanya menyasar infrastruktur. Sedangkan warganya menderita gizi buruk dan sejumlah masalah kesehatan lain.
Dosen tersebut kemudian meminta pendapat mahasiswa lain. Seorang mahasiswa lain lalu menjelaskan, pembangunan infrastruktur di Papua memiliki manfaat yang lebih besar, yakni memberikan kemudahan akses. Sebab, selama ini, banyak daerah di Papua yang terisolasi sehingga sulit menerima bantuan berupa bahan pangan dan obat-obatan.
Dosen itu lalu mengatakan cara pandang penduduk perkotaan, terutama Jakarta, yang membentuk pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur tidak patut dikedepankan. Sebab, warga Jakarta terbiasa dengan pembangunan infrastruktur. Hal itu menyebabkan pemikiran bahwa solusi penanganan gizi buruk dan kesehatan di Papua satu-satunya dengan mengirimkan stok makanan dan obat-obatan.
Mahasiswa yang kritis tersebut segera meminta maaf atas pemikirannya. Video itu kemudian ditutup dengan pernyataan dosen yang menyebut bahwa berpendapat itu bebas karena Indonesia adalah negara demokrasi, bukan tirani.
Cuplikan video dari Kementerian Keuangan tentang gizi buruk di Papua.
Video itu mendapat dukungan dari netizen. Hingga berita ini ditayangkan, tercatat 9.685 warganet yang membagikan video, 1.300-an memberikan komentar, dan 20-an ribu memberikan emoji.
Berbagai komentar positif membanjiri video yang diunggah pada Kamis lalu tersebut. “Benar juga, sebanyak apa pun kebutuhan yg sudah terkumpulkan nggak bakalan nyampai klo daerah tersebut tertutup dari jangkauan. Jalan itu amat penting utk mempermudah pengiriman bahan pangan serta obat2an,” kata salah satu warganet bernama Marlia Hardy dalam kolom komentar.
“Klo niatnya utk cari simpati dan memenangkan pilpres, pasti pilih membantu menyelesaikan gizi buruk, stok makanan, dan obat2an di Papua, krn itu langsung keliatan dan orng bakal lebih simpatik liatnya. Tp Pakde memilih membangun infrastruktur di Papua sbg pondasi awal perekonomian dan kemajuan Papua,” ujar Afrizal Sona, warganet lain.
Cuplikan video dari Kementerian Keuangan tentang gizi buruk di Papua.
Video ini memiliki beberapa kemiripan dengan peristiwa "kartu kuning" yang diajukan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Zaadit Taqwa kepada Jokowi beberapa waktu lalu. Menurut dia, peluit dan kartu kuning itu menjadi peringatan kepada Jokowi.
Sebab, saat ini masih banyak isu yang membuat masyarakat resah. Beberapa yang menjadi sorotan adalah masalah gizi buruk suku Asmat, dwifungsi Kepolisian RI/Tentara Nasional Indonesia, serta peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi tentang organisasi mahasiswa.
Persoalan gizi buruk di Asmat beberapa waktu lalu memang sempat menyita banyak perhatian. Kinerja Presiden Jokowi pun jadi sorotan. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di sana. Selain itu, ditemukan 25 anak suspect campak serta empat anak terkena campak dan gizi buruk.
