Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta kepada pemerintah AS untuk menarik kembali Kedutaan Besarnya di Yerusalem karena selain berada di tanah milik Palestina juga mengakibatkan pertumpahan darah.
Kharis mengingatkan bahwa Yerusalem bukan milik Israel, apalagi Amerika Serikat. Karena itu Negeri Paman Sam juga tidak berhak untuk memutuskan apakah Yerusalem menjadi bagian dari Israel atau bukan.
“Siapa yang memberi AS hak untuk memutuskan bahwa Yerusalem adalah bagian dari Israel? Yerusalem bukan milik AS. Hormati PBB dan tarik kedutaan AS dari Yerusalem!, ujar Kharis dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (15/5/2018).
Menurutnya, langkah AS seperti membuka kotak pandora krisis timur tengah yang kian meruncing dan melampaui batas kemanusiaan. Apalagi, sebanyak 128 negara menentang langkah negara itu yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, termasuk Indonesia.
“Hal ini jelas sekali menunjukkan sikap arogan AS dan tidak menghormati PBB dan majelisnya sebagai kesepakatan negara dunia,” ujarnya.
Pada bagian lain Kharis juga mengutuk keras langkah AS tersebut dan menyampaikan duka mendalam kepada warga Palestina di Gaza yang menjadi korban kebiadaban Israel.
Baca Juga
Hingga kini sedikitnya 58 orang tewas dan 2.700 luka-luka akibat serangan pasukan keamanan Israel di perbatasan Gaza. Serangan itu dilakukan karena warga Palestina menggelar aksi protes atas pembukaan kedutaan besar AS tersebut.
"Duka yang mendalam kepada warga Palestina di Gaza. Mereka gigih memperjuangkan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, namun disisi lain AS mengamini pembantaian itu dengan membuka kantor di Yerusalem tanah Rakyat Palestina" ujarnya.
Langkah sepihak AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem jelas mengganggu perdamaian dunia yang selama ini diperjuangkan Amerika Serikat sendiri, ujarnya.
"AS telah melewati garis merah batas perdamaian di Palestina dan kawasan Timur Tengah yang merupakan langkah awal kehancuran bagi perdamaian yang digagas Amerika Serikat sendiri.”
