Kabar24.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung masih menjadi pilihan terbaik dalam membangun pendidikan politik dan demokrasi di Tanah Air.
Menurutnya, persoalan yang membelit kepala daerah atau calon kepala daerah dalam lingkaran kasus korupsi, bukan semata-mata 'kesalahan' sistem pilkada langsung.
"Yang salah, bukan sistemnya. Tapi lebih ke individu calon," ujar Tjahjo dikutip dari keterangan resminya, Rabu (14/3/2018).
Dia menuturkan sistem pilkada langsung sudah tepat karena kedaulatan ada di tangan rakyat.
Munculnya wacana agar pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui mekanisme DPRD, justru akan memundurkan demokrasi.
"Saya secara pribadi kok tidak setuju karena ini proses kedaulatan rakyat. Pemilihan kepala desa pun dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan presiden pun dipilih oleh rakyat. Sehingga memilih kepala daerah yang amanah, yang dipahami oleh masyarakat pemilih, saya kira lewat pemilihan langsung," katanya.
Tjahjo menuturkan perlunya perubahan format pemilihan kepala daerah untuk menghindari calon-calon yang berujung terjerat kasus hukum.
"Misalnya masih ada OTT korupsi, itu kan bukan sistemnya yang salah tapi perilaku budaya yang harus diluruskan aturan- aturannya. Tapi secara prinsip kalau saya, biarkan nanti dipilih oleh rakyat," katanya.
