KPPU Gelar Pemeriksaan Pendahuluan AP II Pekan Ini

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II dalam pengiriman dan pemgambilan kargo dan pos di Bandara Internasional Kualanamu.
David Eka Issetiabudi | 27 November 2017 16:24 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadwalkan pemeriksaan pendahuluan dugaan pelanggaran praktik monopoli oleh PT Angkasa Pura II dalam pengiriman dan pemgambilan kargo dan pos di Bandara Internasional Kualanamu.

Agenda pemeriksaan pendahuluan rencananya digelar pada Selasa (28/11/2017), pukul 10.00 WIB, bertempat di Kantor KPPU Jakarta. Penyelidikan KPPU terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini, dimulai sejak 2016 lalu, berdasarkan laporan masyarakat.

Dugaan pelanggaran persaingan usaha yang menyeret perusahaan pelat merah ini, menjadi perkara ketiga yang ditangani Komisi sepanjang 2017.

Penyelidikan bermula dari laporan masyarakat terkait dengan penanganan kargo di bandara pascapemberlakuan Daerah Keamanan Terbatas (DKT) dan regulated agent (RA) yang mengakibatkan semakin tingginya biaya pengiriman maupun pengambilan kargo.

Setelah pemeriksaan PT Angkasa Pura II, di hari yang sama, KPPU juga menggelar pemeriksaan pendahuluan Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Provision of Under Water Services for Kepodang and Ketapang Field (Tender No. 11204) dengan nomor perkara 04/KPPU-L/2017.

Berdasarkan informasi yang didapat dari situs resmi KPPU, selanjutnya pada 29 November, bertempat di Kantor Perwakilan KPPU Medan, digelar pemeriksaan pendahuluan perkara 01/KPPU-L/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5/1999 terkait tender Paket Pekerjaan Peningkatan Kapasitas/Pelebaran Jalan Kabanjahe-Kutabuluh Tahun Anggaran 2013-2014 (Multiyears) dan Paket Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan BTS. Kabanjahe-Kutabulu 2015 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumatera Utara.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kppu, monopoli

Editor : M. Taufikul Basari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top