Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Pemerintah Spanyol mengadakan rapat pada Sabtu (21/10/2017) untuk membahas langkah yang mengatur Catalonia dan mencegah wilayah tersebut lepas dari Spanyol.
Ini akan menjadi kali pertama dalam empat dekade Pemerintah Spanyol memaksakan aturan untuk mengendalikan sebuah wilayah dan mengaturnya secara langsung dari Madrid.
Sementara itu, para pendukung Catalonia dijadwalkan mengadakan demonstrasi di ibu kota Catalan, Barcelona pada Sabtu siang waktu setempat.
Perdana Menteri Mariano Rajoy menegaskan pemimpin Catalan Carles Puigdemont, yang memimpin pemerintahan wilayah makmur di bagian timur laut tersebut, telah melanggar hukum beberapa kali untuk mencapai kemerdekaan, sehingga hal ini mendorong pengambilalihan kekuasan oleh pemerintah pusat.
Dalam sebuah memorandum penjelasan internal, pemerintah mengatakan tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk memulihkan hukum, memastikan institusi regional netral, dan untuk menjamin layanan publik dan kegiatan ekonomi serta melestarikan hak-hak sipil semua warga negara.
"Para pemimpin Catalonia tidak menghormati hukum, baik yang berdasarkan demokrasi maupun kepentingan umum," ujar perwakilan pemerintah Spanyol, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (21/10/2017).
Situasi saat ini disebutkan sedang tidak stabil dan memerlukan penanganan melalui aktivasi kekuatan yang disebutkan oleh Artikel 155 dari konstitusi ke pemerintah.
Aturan langsung tersebut bersifat sementara dan dapat dimulai dari pemberhentian pemerintah daerah, hingga pendekatan yang lebih halus, seperti mengganti kepala departemen tertentu.
Langkah-langkah yang tepat harus disepakati dan dipilih di majelis tinggi Spanyol, Senat, dan Rajoy menginginkan konsensus seluas mungkin.
Sosialis oposisi utama mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan melakukan langkah-langkah khusus dan telah menyetujui diadakannya pemilihan daerah pada bulan Januari.
