Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Catalan Carles Puigdemont dan pemimpin regional lainnya menandatangani deklarasi kemerdekaan dari Spanyol, setelah referendum yang disengketakan tersebut.
Namun, mereka mengatakan langkah tersebut tidak akan dilaksanakan selama beberapa minggu untuk memungkinkan pembicaraan dengan pemerintah di Madrid.
Dokumen tersebut meminta agar Catalonia diakui sebagai "negara merdeka dan berdaulat".
Langkah tersebut segera dihentikan oleh pemerintah pusat Spanyol di Madrid.
Sebuah referendum 1 Oktober di provinsi timur laut - yang oleh para pemimpin Catalan menghasilkan suara Ya untuk kemerdekaan - dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol. 
Sebelumnya pada Selasa (10/10/2017), Mr Puigdemont mengatakan kepada parlemen Catalan di Barcelona bahwa wilayah tersebut telah memenangkan hak untuk independen sebagai hasil pemungutan suara.
“Referendumnya menghasilkan hampir 90% pemilih mendukung kemerdekaan,” kata pejabat Catalan. Namun pemilih anti-kemerdekaan sebagian besar memboikot pemungutan suara - yang memiliki jumlah pemilih yang dilaporkan 43% - dan ada beberapa laporan penyimpangan.
Polisi nasional terlibat dalam adegan kekerasan saat mereka menangani pemilih sementara menerapkan keputusan hukum yang melarang referendum. Deklarasi tersebut berbunyi: "Kami memanggil semua negara bagian dan organisasi internasional untuk mengenali republik Catalan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.” 
Wakil Presiden Catalan Oriol Junqueras/Reuters Puigdemont mengatakan kepada parlemen daerah bahwa "kehendak rakyat" adalah untuk melepaskan diri dari Madrid, tetapi dia juga mengatakan dia ingin "mengurangi ketegangan" seputar masalah ini.
"Kita semua adalah bagian dari komunitas yang sama dan kita harus maju bersama. Satu-satunya jalan ke depan adalah demokrasi dan perdamaian," katanya kepada para deputi.
Tapi dia juga mengatakan Catalonia ditolak haknya untuk menentukan nasib sendiri, dan membayar terlalu banyak pajak kepada pemerintah pusat di Madrid. Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria menanggapi perkembangan Selasa dengan mengatakan: "Baik Tuan Puigdemont maupun orang lain tidak dapat mengklaim ... untuk memaksakan mediasi.” 
Jurubicara Parlemen Regional Catalan/Reuters **** "Setiap dialog antara kaum demokrat harus dilakukan di dalam hukum."
Dia menambahkan: "Setelah sampai sejauh ini, dan membawa Catalonia ke tingkat ketegangan terbesar dalam sejarahnya, Presiden Puigdemont sekarang telah mengalami wilayah otonominya sampai tingkat ketidakpastian terbesarnya.”
"Pidato presiden ... hari ini memberikan seseorang yang tidak tahu di mana dia berada, ke mana dia pergi, atau siapa yang ingin pergi ke sana bersama dia?"
Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah mengadakan rapat kabinet yang luar biasa pada Rabu (11/10/2017) pagi untuk mengatasi langkah terbaru dalam krisis tersebut. "Pemerintah memiliki dua pilihan," kata Pablo Simón, seorang pakar politik dari Universitas Carlos III Madrid.
"Salah satunya adalah mengajukan banding atas deklarasi tersebut ke pengadilan konstitusional, yang akan membatalkan pengaruhnya, dan kemudian menggunakan pasal 155 secara sangat selektif jika pemerintah Catalan mengambil langkah nyata menuju pelaksanaannya.
"Yang lainnya adalah menerapkan pasal 155 dalam semua kekuatannya dan dengan segala konsekuensinya, yang mirip dengan menekan tombol nuklir dan meluncurkan pertempuran sesuai opini publik."
Di jalanan dan rumah-rumah di ibu kota Spanyol, kesabaran kepada pembangkangan yang ditunjukkan oleh pemerintah Catalonia itu semakin tipis.
"Negara Spanyol yang sah harus mengambil tindakan," kata Mario Perales, seorang pegawai negeri sipil dari Madrid. *** Saat pemimpin Catalonia mengumumkan dia akan mengumumkan kemerdekaan, ribuan pendukungnya, menyaksikan pidatonya di dekatnya, di layar lebar, sangat gembira. Namun beberapa saat kemudian - saat Carles Puigdemont memenuhi syarat untuk pengumumannya - mengatakan bahwa deklarasi tersebut akan ditangguhkan selama beberapa minggu, kekecewaan itu terlihat di tengah keramaian.
Bahasa Puigdemont sangat mencolok, mengklaim bahwa ia harus mengikuti kehendak orang-orang Catalan.
Tapi dia bermain untuk waktu - menawarkan ‘jendela’ untuk kemungkinan dialog dengan Madrid.
Tujuan utamanya, untuk menekan pemerintah Spanyol agar memungkinkan sebuah referendum yang sah tetap ada. 
Anggota partai kiri CUP Anna Gabriel memegang deklarasi kemerdekaan di parlemen daerah Catalan di Barcelona/Reuters ****
Tapi sangat tidak mungkin Pemerintah Spanyol akan menerima itu dan sekarang ada isyarat bahwa kesabarannya sangat tipis. Akankahkan deklarasi itu menjadi dibatalkan? Terancam gagal? Catalonia, bagian dari negara Spanyol selama berabad-abad, tetapi dengan bahasa dan budayanya yang berbeda, menikmati otonomi luas di bawah konstitusi Spanyol.
Namun, amandemen 2005 yang mendefinisikan kembali wilayah tersebut sebagai "negara", meningkatkan status bahasa Catalan dan meningkatkan kontrol lokal atas pajak dan peradilan, dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2010.
Krisis ekonomi selanjutnya memicu ketidakpuasan dan partai pro-kemerdekaan mengambil alih kekuasaan di wilayah tersebut dalam Pemilu 2015.
Catalonia adalah salah satu daerah terkaya di Spanyol, terhitung seperempat ekspor dari negara tersebut. Namun, sejumlah perusahaan telah mengumumkan rencana untuk memindahkan kantor pusat mereka dari Catalonia sebagai respons terhadap krisis tersebut.
Uni Eropa telah memperjelas bahwa seharusnya Catalonia berpisah dari Spanyol, wilayah tersebut akan berhenti menjadi bagian dari UE. | 
