Kabar24.com, JAKARTA—Mahkamah Konstitusi (MK) Spanyol melarang pemerintah Catalonia mengumumkan kemerdekaan secara sepihak dengan menunda sidang parlemen yang rencananya akan membahas hasil referendum yang digelar Minggu lalu.
Mahkamah tersebut mengingatkan bahwa setiap sidang yang digelar dengan tidak mengindahkan larangannya tidak akan berarti apa-apa.
Para pemimpin parlemen bisa dikenakan pasal perbuatan kriminal jika mengabaikan perintah mahkamah.
Carme Forcadell, ketua parlemen Catalonia, menyatakan bahwa sidang pada Senin lalu belum dilakukan secara resmi.
Akan tetapi putusan mahkamah untuk menghentikannya mengganggu kebebasan berbicara dan hak inisiatif anggota parlemen selain menunjukkan bagaimana mahkamah dimamfaatkan untuk menangani persoalan politik.
Pemerintah Catalanonia berencana melakukan sidang untuk membahas putusan referendum. Sidang itu digelar dengan mengabaikan putusan mahkamah yang berupaya membatalkan referendum.
Baca Juga
Dalam poidatonya di televisi, Presiden Catalonia, Carles Puigdemont berkali-kali meminta dilakukannya mediasi dan dialog dengan pemerintah Spanyol. Akan tetapi hasil hasil referendum tetap akan dibawa ke sidang parlemen.
“Pada hari Minggu kita telah menunjukkan siapa kita meski dalam keadaan sulit. Perdamaian dan persatuan merupakan bagian dari kita. Kita harus membahas hasil referendum di parlemen,” ujarnya sebagaimana dikutip theguardian.com, Jumat (6/10).
