Bisnis.com, MADRID - Mahkamah Konstitusi Spanyol telah menangguhkan sidang parlemen Catalan yang dijadwalkan pada Senin di mana pemimpin setempat diharapkan untuk mengumumkan kemerdekaan sepihak Catalonia dari Spanyol.
Keputusan tersebut menyusul sebuah tantangan hukum oleh Partai Sosialis Catalan, yang menentang pemisahan diri, menurut surat kabar El Pais.
Sebelumnya, Pemimpin wilayah industri Catalonia timur laut Catalonia mengatakan bahwa penduduk regional memilih untuk merdeka dalam sebuah pemungutan suara yang oleh pemerintah pusat dan Mahkamah Konstitusi dianggap ilegal.
Dorongan untuk kemerdekaan Catalan tampaknya tidak banyak mendapat dukungan dalam hukum internasional atau preseden yang sukses.
Pemungutan suara
Pada Minggu (1/10/2017) warga Catalonia membentuk antrian untuk memberikan suara pada Ahad pagi sebagai penentangan terhadap usaha-usaha pemerintah Spanyol yang mencegah pemungutan suara itu, beberapa saksi mata Reuters mengatakan. Para pemberi suara mulai membentuk barisan di beberapa tempat pemungutan suara di sekolah-sekolah Barcelona.
Pemungutan suara untuk referendum telah diberlakukan secara ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol dan tak jelas apakah tempat-tempat pemungutan suara akan diizinkan buka pada pukul 9.00 waktu setempat (0700 GMT) sesuai dengan yang direncanakan.
Dari Madrid dilaporkan, Polisi Spanyol menduduki pusat komunikasi pemerintah Catalonia pada malam menjelang referendum kemerdekaan yang dilarang Madrid, demikian keterangan otoritas regional pada Sabtu.
Puluhan ribu penduduk Catalonia diperkirakan akan memberikan suara mereka dalam surat suara yang tidak memiliki status hukum karena telah diblokir Mahkamah Konstitusi Spanyol, dan Madrid telah mengirim ribuan polisi ke wilayah timur laut untuk menghentikan pemungutan suara.
Di sisi lain, pemimpin Catalonia Carles Puigdemont mengatakan pada Jumat bahwa referendum akan terus berlanjut. "Semuanya telah disiapkan di lebih dari 2.000 pusat pemungutan suara sehingga mereka memiliki kotak suara dan surat suara, dan minta semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka," ujar Puigdemont.
Pada Sabtu, seorang juru bicara pemerintah Catalonia mengatakan setidaknya empat petugas polisi memasuki pusat komunikasi di Barcelona yang mengendalikan telekomunikasi pemerintah daerah dan teknologi informasi (IT) serta diperkirakan berjaga-jaga di sana selama dua hari.
Hal tersebut mengikuti perintah Pengadilan Tinggi Catalonia pada Jumat untuk polisi guna mencegah pemungutan suara elektronik. Pengadilan juga menginstruksikan Google untuk menghapus aplikasi yang menurutnya digunakan untuk menyebarkan informasi mengenai pemungutan suara.
Polisi dan Kementerian Dalam Negeri Spanyol tidak mengonfirmasi tindakan tersebut. Kepala polisi daerah Catalonia telah memerintahkan petugas untuk mengevakuasi dan menutup tempat pemungutan suara pada pukul 6 pagi waktu setempat pada Minggu, sebelum pemungutan suara dibuka pada pukul 9 pagi.
Pada penutupan demonstrasi untuk kampanye kemerdekaan di Barcelona pada Jumat, orang-orang membentuk slogan "Referendum is democracy" dengan huruf putih besar di atas panggung di depan kerumunan yang bersorak-sorai, banyak berhiaskan bendera Catalonia merah dan kuning.
Warga Catalonia lainnya berkemah di tempat pemungutan suara untuk menolak perintah pengadilan agar menutup tempat tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
