Trump Perintahkan Jajaran Penasihat Keamanan Bantu Akhiri Kekerasan di Myanmar

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan penasihat keamanan nasionalnya untuk menemukan cara membantu mengakhiri kekerasan di Myanmar.
Renat Sofie Andriani | 22 September 2017 08:33 WIB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. - Reuters/Carlos Barria

Kabar24.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan penasihat keamanan nasionalnya untuk menemukan cara membantu mengakhiri kekerasan di Myanmar.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Nikki Haley, mengungkapkan kekhawatiran Trump atas kondisi di Burma, sebutan lama untuk Myanmar, yang telah mendorong ratusan ribu muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangganya, Bangladesh.

“Anda melihat hampir setengah juta orang telah pergi, tragedi dan kekerasan yang terjadi di sana adalah sesuatu yang banyak dari kita tidak bisa cerna,” ujar Haley, seperti dikutip dari Bloomberg, Jumat (22/9/2017).

Lebih dari 400.000 etnis Rohingya dari negara berpenduduk mayoritas beragama Buddha tersebut telah melarikan diri dari perbatasan ke Bangladesh sejak 25 Agustus.

Saat itu, gerilyawan dari Angkatan Bersenjata Arakan Rohingya menyerang pos polisi dan tentara, menewaskan sejumlah pejabat keamanan di negara bagian Rakhine, Myanmar timur. Pihak militer kemudian membalas serangan tersebut dengan apa yang disebutnya 'operasi pembersihan'.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuding pasukan keamanan dan warga Budha menyerang Muslim dan membakar desa mereka tanpa pandang bulu.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan kekerasan tersebut sebagai 'pembersihan etnis' dan beberapa kelompok telah mengkritik pemerintahan Trump karena tidak berbicara secara tegas melawan kekerasan tersebut.

“Menteri Luar Negeri Rex Tillerson telah menghubungi Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar, untuk mengungkapkan keprihatinan presiden,” lanjut Haley.

Menurutnya, Jenderal Marinir Joseph Dunford, ketua Kepala Staf Gabungan, telah mendesak pemimpin militer Myanmar untuk mengakhiri kekerasan. Pada hari Rabu (20/9), Wakil Presiden Mike Pence juga mendesak anggota Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang kuat dan cepat.

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, yang telah banyak dikritik secara global karena terkesan diam, awal pekan ini mengatakan bahwa pihaknya siap menyambut kembali pengungsi Rohingya.

Dia mengatakan, pasukan keamanan telah diperintahkan untuk mematuhi secara ketat kode etik dalam menjalankan operasi keamanan. Dia juga menegaskan bahwa tentara telah melakukan semua tindakan yang harus dilakukan untuk menghindari kerusakan dan kerugian yang dialami warga sipil yang tidak bersalah.

"Kami siap untuk memulai proses verifikasi bagi mereka yang melarikan diri untuk kembali ke Myanmar," lanjutnya.

Tag : rohingya
Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top