Bisnis.com, JAKARTA—11 Negara anggota Trans-Pacific Patnership (TPP) yang tersisa, mempertimbangkan amandemen terbaru terkait kesepakatan perdagangan dalam pakta perdagangan tersebut.
Amandemen terbaru tersebut salah satunya memuat permintaan Vietnam untuk meningkatkan hak-hak buruh dan perlindungan hak kekayaan intelektual negara anggota. Hal itu diungkapkan oleh beberapa sumber kepada Reuters, usai perundingan lanjutan TPP digelar di Sydney pada Selasa (29/8/2017).
Adapun, sejumlah poin kesepakatan dalam draft awal pakta perdagangan bebas TPP, memang telah disepakati oleh negara anggota untuk diubah. Kebijakan itu dilakukan untuk menyesuaikan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menarik negaranya dari TPP pada awal tahun ini.
Pasalnya, tanpa AS, keuntungan dilaksanakannya TPP dinilai telah berkurang drastis. Salah satunya dirasakan oleh Vietnam, yang awalnya ingin bergabung dengan TPP karena berharap mendapatkan keuntungan besar melalui akses yang lebih luas ke pasar AS.
Sumber tersebut juga mengatakan, hampir semua negara anggota menghendaki adanya perubahan yang signifikan dalam pakta perdagangan ini. Peryataan sumber-sumber tersebut diamini pula oleh Wakil Menteri Perdagangan Peru Edgar Vasquez.
"Kami semua terbuka untuk mengevaluasi apa yang dapat kami lakukan dan alternatif apa yang mungkin ada untuk kelanjutan TPP," kata Vasquez seperti dikutip dari Reuters, Selasa (29/8/2017).
Adapun, usulan Vietnam tersebut rupanya mendapat dukungan dari negara anggota lain. Jepang dan Selandia Baru dikabarkan mendukung langkah Vietnam untuk meningkatkan perlindungan hak kekayaan intelektual, terutama pada sektor farmasi.
