Kabar24.com, JAKARTA--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai Presiden Joko Widodo salah persepsi atas peryataan Prabowo Subianto terkait presidential threshold pada UU Pemilu yang disebutnya sebagai lelucon politik.
"Itu yang justru saya katakan Pak Jokowi ini nggak nyambung logikanya. Kenapa tidak ramai dua kali periode, karena pemilunya tidak serentak. Pemilu legislatif dulu baru pilpres,” ujarnya di Gedung DPR, Senin (31/7).
Menurutnya, di masa lalu ketahuan dulu hasil pemilu legislatif, baru dilaksanakan pilpres. Sekarang pemilunya serentak sehingga mau pakai threshold yang mana?. Ini logika sederhana ini elementer. Menurut saya salah logika itu," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (31/7).
Dia juga membantah bahwa presiden threshold nol persen akan membuat gaduh. Menurutnya, dengan presiden threshold nol persen malah akan tak membuat gaduh seperti saat ini.
"Salah itu. Itu waktu Pak Jokowi dan Ahok didukung di Jakarta juga minoritas dari sisi DPR-nya. Tidak ada masalah. Jadi menurut saya itu tidak akan berpengaruh kepada dukungan di parlemen karena kita bukan sistem oposisi murni," katanya.
Fadli zon juga menegaskan bahwa argumentasi threshold yang sudah pernah dipakai.
Baca Juga
Presiden Joko Widodo menegaskan, ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sangat diperlukan untuk melahirkan presiden yang berkualitas serta memiliki dukungan mayoritas parlemen.
Hal itu disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang menyebut presidential treshold adalah lelucon untuk membodohi rakyat.
"Coba bayangkan, saya inign berikan contoh, kalau 0 persen, kemudian satu partai mencalonkan, kemudian menang, coba bayangkan nanti di DPR, di parlemen," kata Jokowi saat dicegat wartawan usai menghadiri peluncuran program pendidikan vokasi dan industri, di Cikarang, Jumat (28/7).
Jokowi mengatakan, dia yang awalnya didukung 38% kekuatan parpol di parlemen saja kewalahan.
Apalagi, jika presiden terpilih memiliki kursi yang sangat minim di parlemen.
