Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada kongkalikong atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan Kementerian Dalam Negeri 2016.
Menurut Tjahjo, terkait adanya dugaan suap untuk mendapatkan opini WTP BPK oleh salah satu kementerian, hal itu kasuistik. Kemendagri sudah berupaya membenahi internal kementeriannya sejak tiga tahun lalu.
“Tiga tahun ini kami intensif undang BPK, koordinasi, dan undang jajaran di setjen/ditjen dan badan. Tidak ada kongkalikong. Soal lainnya, ini hanya case saja, sudah diincar lama,” kata Tjahjo, dikutip dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri, Senin (30/5/2017).
Menurutnya, perolehan opini BPK ini menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Dalam upaya memperoleh opini ini, banyak kementerian/lembaga yang mengaku kesulitan. Misal, ada kementerian yang 12 tahun menunggu, baru tahun ini WTP.
“Upaya atau good will [dari masing-masing kementerian] itu ada, hanya perlu pengendalian diri,” tambah Tjahjo.
Sebelumnya, Tjahjo mengutarakan rasa syukurnya atas capaian Kemendagri yang mendapatkan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut dalam laporan hasil pemeriksaan kementeriannya di BPK pada Senin (29/5/2017).
"Kami mensyukuri karena ini tanggung jawab kami yang akan dipertahankan kepada pemerintahan," ujar Tjahjo.
Dia mengungkapkan untuk meraih opini WTP tidaklah mudah karena Kemendagri harus bekerja keras dengan melakukan penataan sistem kerja, serta penguatan sistem pengawasan.
