Bisnis.com, JAKARTA - Mulai saat ini, diplomasi harus mulai mampu menjawab tantangan-tantangan digital.
Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir mengatakan dunia digital mengubah partisipan, mendorong semangat keterbukaan dan transparansi. Perkembangan digital juga telah menciptakan sumber informasi baru dan tantangan paradox of plenty.
"Diplomasi harus mampu merebut ruang informasi publik dan menyajikan informasi secara cepat, tepat dan benar," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (17/5/2017).
Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia di hampir tiap negara. Dampak dari majunya teknologi juga merambah ke ranah hubungan antarnegara dan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
Hal tersebut pada gilirannya mengubah strategi pemerintah dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia.
Direktur Eksekutif Center for Digital Society, Nanang Pamuji Mugasejati mengatakan dengan adanya aspek digital maka efisiensi strategi diplomasi pun semakin memungkinkan. Begitu juga apabila dilihat dari aspek pengoptimalan anggaran diplomasi.
Hari ini, Rabu (17/5/2017), Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengadakan Experts Meeting on Digital Diplomacy yang bekerja sama dengan Center for Digital Society (CfDS) Fisipol UGM. Acara ini secara khusus membahas tantangan dan peluang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam membantu diplomasi Indonesia.
Sekitar 30 pakar di bidang diplomasi dan teknologi informasi komunikasi dan lebih dari 100 praktisi yang terdiri pengamat, konsultan, akademisi, para ahli di bidang teknologi informasi komunikasi, publik figure, dan diplomat asing dari negara-negara sahabat turut hadir dalam acara ini..
Harapannya, ke depan, akan lebih banyak diplomat dan Duta Besar yang memanfaatkan kemajuan teknologi memaksimalkan pencapaian kepentingan nasional Indonesia di masa yang akan datang.
