Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera keluarkan kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan yang fokus pada tiga sektor.
Presiden Joko Widodo mengatakan tiga sektor itu yakni reforma agraria dan redistribusi aset, akses keuangan dan permodalan, serta peningkatan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam kebijakan redistribusi aset, pemerintah hendak menjadikan rakyat memiliki sebidang tanah yang diakui oleh negara agar dapat dimanfaatkan secara produktif.
Melalui kebijakan tersebut, diharapkan para petani yang tidak memiliki lahan maupun para masyarakat adat dapat memiliki lahan yang dapat ditingkatkan produktivitasnya oleh mereka. Dengan cara inilah rasio kesenjangan diupayakan untuk dapat menurun.
BACA: JOKOWI: 9 Juta Ha Lahan Akan Dibagi ke Rakyat, Tunggu Skema yang Benar
"Sekarang ini di kantong saya sudah ada 12,7 juta hektar lahan. Ini yang akan nanti dengan skema-skema khusus dibagikan entah untuk rakyat, koperasi, atau Muhammadiyah. Dengan catatan lahan itu harus produktif dan tidak bisa dijual lagi," kata Presiden dalam Tanwir Muhammadiyah di Ambon, Jumat (24/2/2017).
Berdasarkan siaran pers, Kepala Negara menggarisbawahi bahwa kebijakan tersebut bukan berarti mengambil hak orang yang berpunya untuk kemudian diberikan kepada rakyat kecil. Akan tetapi, pemerintah akan mengambil kembali lahan-lahan yang tidak produktif untuk kemudian dibagikan kepada rakyat kecil yang mampu mengelolanya dengan pemberian status legal.
"Hampir di semua negara kaya itu memulai perjalanannya menjadi negara maju melalui reforma agraria. Rakyat yang tadinya tidak punya apa-apa diberikan status legal atas lahan yang mereka duduki untuk menjadi seorang pemilik," ucap Presiden.
Sektor kedua dalam kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan ialah akses permodalan. Dalam sektor ini, pemerintah mengupayakan keadilan sosial dengan memberikan akses yang lebih mudah bagi rakyat kecil terhadap permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Akses permodalan yang kita mulai saat ini dengan KUR,interest yang dulu 22% sekarang menjadi 9% dan akan kita upayakan tekan lagi ke angka 7%," tutur Jokowi.
Sementara itu, di sektor pengembangan SDM, dalam banyak kesempatan Presiden Joko Widodo menyerukan untuk fokus akan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dengan angkatan kerja yang lebih didominasi latar belakang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, membuat angkatan kerja yang memiliki keterampilan khusus amat dibutuhkan.
Oleh sebab itu, Presiden menugaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Muhadji, yang juga orang Muhammadiyah, untuk betul-betul fokus pada pendidikan dan pelatihan vokasional.
“Di dunia pendidikan kita, terutama di sekolah kejuruan, ternyata bukan masalah yang mudah. Harusnya di sini itu 70% sampai 80% pendidiknya adalah guru pelatih. Fakta yang ada, 80% gurunya adalah guru normatif sehingga keluarannya juga seperti sekolah SMA," ujarnya.
Di akhir sambutan, Presiden Joko Widodo berharap Tanwir Muhammadiyah turut melahirkan gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan keadilan sosial di Tanah Air.
"Semoga dari sini hadir gagasan-gagasan berkemajuan untuk mewujudkan kedaulatan dan keadilan sosial di Tanah Air kita," tutupnya.
----------------------------------------
BACA
---------------------------------------
Turut mendampingi Presiden, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur Maluku Said Assagaff dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Juga hadir Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setya Novanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Setelah membuka Tanwir Muhammadiyah, Presiden meninjau Klinik Apung Said Tuhuleley yang lokasinya tidak jauh dari acara pertama. Sebelum meninjau, Presiden menekan tombol sirine kapal dan menandatangani Plakat Kuningan sebagai tanda peresmian Klinik Apung Said Tuhuleley.
