Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengomentari puluhan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik palsu dari Kamboja yang telah diamankan pihak Bea Cukai Soekarno Hatta pekan lalu.
Menurut Wapres, ada kemungkinan tindakan tersebut digunakan untuk penipuan. Namun, bila dikaitkan dengan kepentingan Pilkada, dia meragukan hal itu.
“Kalau untuk pilkada, harusnya besar-besaran. Tapi apa yang kita lihat, hanya beberapa puluh. Itu terlalu riskan untuk pilkada kalau sedikit itu. Tapi tentu bisa juga terjadi,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Jumat (10/2/2017).
Wapres mengatakan bisa saja KTP palsu tersebut dimaksudkan untuk membuka rekening, kemudian menipu orang dengan rekening palsu tersebut.
“Karena itu ada juga atm nya kan, berarti dia mau ambil uang. Jadi bisa terjadi dia bikin rekening macam-macam, menipu,”ujarnya.
JK menegaskan bahwa tindakan tersebut pemalsuan KTP adalah illegal dan harus diproses hukum.
Pada 3 Februari lalu, Bea Cukai Soekarno Hatta menggagalkan pengiriman paket asal Kamboja yang didalamnya berisi 36 lembar KTP, 32 kartu NPWP, satu buku tabungan dan satu kartu ATM.
