Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta reforma agraria dibahas lebih rinci di kementerian-kementerian terkait.
Dalam rapat terbatas yang digelar pada Selasa (7/2/2017), presiden menyatakan lahan merupakan aset yang sangat penting bagi 40% kelompok masyarakat lapisan terbawah.
Untuk itu, pemerintah harus memberikan akses lahan bagi penduduk yang kurang mampu serta buruh tani yang tidak memiliki lahan. Dengan begitu, tercipta skala ekonomi yang berefek pada peningkatan pendapatan kelompok masyarakat lapisan terbawah.
"Dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, masalah ketimpangan lahan akan menjadi tantangan yang paling utama dan harus segera diselesaikan," ujar presiden di Kantor Kepresidenan, Selasa (7/2/2107).
Menurutnya, masalah ketimpangan lahan perlu segera dirampungkan. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki presiden, masih terjadi konsentrasi penguasaan lahan secara besar-besaran oleh sekelompok orang atau korporasi.
"Bahkan, informasi yang saya terima para pengumpul lahan yang besar hanya membayar seperempat dari nilai pajak transaksi yang seharusnya disetorkan ke negara," tutur presiden.
Menurutnya, kondisi ini harus segera diperbaiki melalui reforma agraria dan sistem pajak yang berkeadilan.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan solusi konkret dari masalah lahan yang berkaitan dengan reforma agraria yakni pembentukan cluster atau kelompok pemilik lahan. Salah satu tujuannya menghindari penjualan lahan secara cepat.
"Kedua, supaya kalau lahan itu diusahakan banyak orang, hasilnya pasti lebih bagus. Produktivitasnya pasti naik. Dibandingkan masing-masing satu hektar, hasilnya tidak terlalu bagus," ucap Darmin, Selasa (7/2/2017).
Menurutnya, presiden sudah meminta para menteri untuk membahas reforma agraria ini lebih rinci lagi.
"Presiden setuju agar dilakukan pembahasan yang lebih ditel dengan kementerian terkait mengenai persoalan lahan. Silakan diproses lebih dulu dengan kementerian terkait," kata Darmin.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan terdapat dua komponen utama dalam wacana reforma agraria.
Pertama, percepatan pemberian sertifikat tanah rakyat. Total lahan yang akan mendapat sertifikat tanah dari pemerintah sebanyak 9,5 juta hektar. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan sekitar 5 juta hektar lahan diberi sertifikat.
Kedua, pemberian akses hutan kepada masyarakat yang berdiam di dekat hutan. Totalnya sekitar 12 juta hektar.
"Supaya mereka bisa akses ke dalam hutan. Jadi, hutan kemasyarakatan," ucap Sofyan usai menghadiri rapat terbatas, Selasa (7/2/2017).
