Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan terungkapnya praktik menyimpang pengelolaan keuangan di Komnas HAM merupakan tindakan yang memalukan dan berdampak serius pada gerakan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.
"Komnas HAM terjebak pada birokrasi dan rutinitas pengelolaan anggaran tanpa aktivisme dan terobosan," kata Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis hasil hasil auditnya yang menyatakan Komnas HAM mendapatkan predikat disclaimer.
Lebih lanjut Hendardi menegaskan aktivisme Komnas HAM hilang setelah mendapat anggaran cukup dari negara dan birokratisasi dilakukan setidaknya sepuluh tahun terakhir.
Meskipun dibentuk pada era Orde Baru, Komnas HAM adalah salah satu lembaga yang menjadi pembeda rezim otoriter dan demokratis.
Hendardi mengatakan pada periode sepuluh tahun pertama Komnas HAM memainkan peranan kunci dalam pemajuan HAM dan demokrasi di Indonesia.
"Sebaliknya dalam sepuluh tahun terakhir peran Komnas HAM nyaris tidak diperhitungkan dan memberikan pengaruh signifikan pada pemajuan HAM," kata Hendardi.
Selain tidak optimal menjalankan mandat UU 39/1999, kinerja Komnas HAM dalam beberapa isu hak asasi manusia, bahkan lebih rendah dari apa yang dikerjakan oleh organisasi HAM. Namun demikian, tambahnya betapapun Komnas HAM mengalami kemunduran serius, lembaga ini tetap harus dipertahankan dan diperkuat.
"Kasus buruknya pengelolaan keuangan adalah persoalan hukum dan harus diproses secara hukum. Jangan sampai isu ini menjadi peluang dan kesempatan bagi kelompok-kelompok tertentu yang terobsesi sejak lama untuk membonsai Komnas HAM," kata Hendardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
