Bisnis.com, SURAKARTA - Lebih dari separuh lahan di Indonesia belum dilengkapi sertifikat yang menjadi dasar hukum kepemilikan.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan baru 44% bidang tanah (lahan) di seluruh Indonesia yang bersertifikat.
"Masih kurang hampir separuhnya, 56% di seluruh Indonesia," kata Presiden dalam acara penyerahan 3.515 sertifikat tanah program strategis 2016 di Surakarta, Minggu (16/10/2016).
Presiden mengakui bahwa proyek operasi nasional atau prona pengurusan sertifikat tanah sudah berjalan 35 tahun, tapi hingga saat ini belum selesai juga.
"Saya minta acara seperti ini tidak hanya berhenti di acara berkumpul, seremonial, menyerahkan simbolis. Saya ingin memastikan bapak ibu semuanya sudah punya sertifikat," kata Jokowi di depan 3.242 para penerima sertifikat yang hadir.
Presiden menargetkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menyelesaikan sekitar 60 juta sertifikat hingga 2025 mendatang.
"Saya sudah perintahkan (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN). Saya kalau bekerja harus dengan target, tahun depan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan nya 7 juta, 2019 9 juta. Kalau enggak diberi target nanti yang dibagi hanya sedikit," tegasnya.
Terkait kekurangan juru ukur sekitar 10.000 orang, Jokowi meminta untuk menggunakan tenaga di luar pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberi sertifikasi.
"Kalau tambah PNS kelamaan. Tidak usah dari PNS tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji, langsung bantu BPN ukur tanah," katanya.
Hal sama juga berlaku bagi kekurangan juru data, kurang lebih 15 ribu orang diambil dari tenaga honorer yang sudah bersertifikat.
"Tentu ini akan membuka peluang lapangan kerja, yang penting sertifikat segera bisa kita selesaikan di seluruh Indonesia," tegasnya.
Presiden juga ingin masyarakat seluruh Indonesia segera memiliki sertifikat dan BPN segera menyiapkan sistemnya agar target ini segera diselesaikan.
Dalam kesempatan ini Presiden juga mengingatkan kepada pemegang sertifikat untuk menyimpan dan jika ingin menggunakannya untuk menambah modal usaha agar menghitungnya dengan saksama.
"Sertifikatnya mau dipakai nambah modal monggo (silakan), pinjam di bank, tapi hati-hati, dikalkulasikan, dihitung. Jangan utang untuk beli kendaraan, untuk beli mobil gak boleh. Kalau pinjam untuk hal produktif, untuk tambah modal usaha, yang produktif. Jangan sampai, seperti kata Pak Gubernur (Ganjar Pranowo) untuk nambah istri, awas, ini juga tak awasi," kata Presiden disambut tawa para hadirin.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan Provinsi Jawa Tengah diperkirakan memiliki 21,02 juta bidang tanah dan yang bersertifikat hingga 1 Oktober 2016 sebanyak 9,3 juta bidang atau baru 44% dan yang belum bersertifikat masih 12 juta bidang atau 56%.
"Bapak Presiden dan Bapak Gubernur, ini yang akan kita selesaikan. Insya Allah paling lambat akhir tahun 2025 sehingga dengan demikian seperti instruksi Bapak Presiden kita harapkan 2025 seluruh tanah di Indonesia akan terdaftar dan bersertifikat," kata Sofyan Djalil.
Sedangkan untuk program 2016, kata Sofyan Djalil, wilayah Jawa Tengah hingga saat ini telah bersertifikat sebanyak 109 ribu bidang dan masih tersisa 6% yang akan diselesaikan hingga akhir tahun.
"Untuk sertifikat kelihatannya kami sudah temukan polanya diukur dan petugas pengumpul data yuridis akan kita outsourcing, akan kita pihak ketigakan sehingga beban APBN akan berkurang," kata Sofyan Djalil.
Dia juga mengungkapkan persyaratan sertifikat beban BPHTB telah diturunkan dari 5% menjadi 2,5%.
"Jika dalam persyaratan sertifikat nanti kalaupun masyarakat belum mempunyai uang untuk bayar BPHTB akan tetap memberikan sertifikat tapi BPHTB-nya terutang sehingga dengan demikian tidak ada hambatan lagi tentang pembuatan sertifikat yang selama ini hal itu menjadi salah satu hambatannya," katanya.
Sofyan Djalil juga mengungkapkan mendapat dukungan dari kepala daerah dalam program proyek nasional ini sehingga bisa mempercepat penyelesaian sertifikasi ini.
"Sekarang berbagai bupati dan wali kota telah menghubungi BPN untuk menanyakan apa yang bisa kami dukung untuk percepatan sertifikat ini," ungkapnya.
Terkait penggunaan sertifikat sebagai modal usaha, Sofyan Djalil mengungkapkan data sampai saat ini ada Rp52 triliun masyarakat yang memanfaatkan modal dari sertifikat.
"Ini menciptakan ekonomi yang luar biasa kepada masyarakat, kita harap semua dana itu nanti akan digunakan untuk tujuan yang produktif," harap Sofyan Djalil.
