Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

INPRES DISKRESI: Penegak Hukum Tak Perlu Ragu Tindak Pejabat Bermasalah

Kabar24.com, JAKARTA - Instruksi Presiden (Inpres) tentang permintaan kepada aparat penegak hukum supaya tidak mengkriminalisasikan pejabat administrasi pemerintahan dalam menjalankan diskresi dianggap tak mengurangi wewenang mereka.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 29 Agustus 2016  |  14:09 WIB
Penjara untuk para pelanggar hukum. - Ilustrasi/JIBI Photo
Penjara untuk para pelanggar hukum. - Ilustrasi/JIBI Photo

Kabar24.com, JAKARTA - Instruksi Presiden  (Inpres) tentang permintaan kepada aparat penegak hukum supaya tidak mengkriminalisasikan pejabat administrasi pemerintahan dalam menjalankan diskresi dianggap tak mengurangi wewenang penegak hukum.

Pakar hukum administrasi negara Universitas Atmajaya Yogyakarta Riawan Tjandra memaparkan ada dan tidaknya inpres itu sebenarnya tak ada persoalan. Pasalnya, semua diskresi pasti dimaksudkan untuk tujuan yang baik. "Kalau bukan untuk tujuan yang baik maka tidak bisa disebut diskresi," kata Tjandra di Jakarta, Senin (29/8/2016).

Dia menjelaskan kalau pun inpres itu diterapkan, itu posisinya masih di bawah undang-undang. Posisi itu memungkinkan para penegak hukum terutama kepolisian dan kejaksaan untuk menindak penyimpangan yang dilakukan pejabat administrasi negara.

Dengan kata lain, meski ada instruksi dari presiden tersebut, kalau penegak hukum melihat ada pelanggaran hukum mereka bisa langsung menindaknya.  "Jadi buat penegak hukum tak usah ragu untuk menjalankan undang-undangnya," katanya.

Tjandra melihat pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh presiden melalui inpres itu terutama untuk mendukung proses pembangunan infrastruktur dan berbagai program strategis nasional lainnya secara leluasa. 

Perdebatan soal diskresi itu muncul ketika Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu meminta Kejaksaan Agung dan Polri untuk tidak mengkriminalisasikan pejabat administrasi pemerintah dalam rangka kebijakan dan terobosan yang didasarkan niat yang baik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

aparat penegak hukum
Editor : Yusuf Waluyo Jati

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top