Kabar24.com, AMBON - Perwakilan dari daerah-daerah Indonesia dari rumpun Melanesia akan melakukan pertemuan September tahun ini.
Pemerintah Provinsi Maluku ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan daerah-daerah Indonesia yang termasuk dalam rumpun Melanesia dan dipusatkan di Kota Ambon pada September 2016.
"Kami siap menjadi tuan rumah pertemuan daerah Melanesia. Mudah-mudahan tidak ada halangan karena pertemuan ini besar manfaatnya untuk memperkuat dan memperkokoh kerjasama daerah-daerah di Tanah Air yang termasuk dalam rumpun Melanesia," kata Gubernur Maluku, Said Assagaff, di Ambon, Selasa (16/8/2016).
Pertemuan di Ambon direncanakan dihadiri duta besar (Dubes) dari sejumlah negara di kawasan Pasifik Selatan, sekaligus menjadi langkah awal koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah lima provinsi di kawasan Timur yang termasuk dalam rumpun Melanesia.
"Kehadiran para Dubes dari negara-negara kawasan Pasifik Selatan dalam pertemuan ini akan menjadi kekuatan bagi lima provinsi di kawasan Timur yakni Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua dan Papua Barat," katanya.
Pertemuan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk mempelajari tentang kokohnya persatuan antara negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik Selatan.
Selain itu menyamakan berbagai kekuatan yang dimiliki masing-masing provinsi, terutama produk unggulan dan membuka kemungkinan untuk diekspor ke negara lainnya, sehingga provinsi Melanesia bisa menjadi jalur perdanganan di Indonesia.
"Lima Provinsi Melanesia ini mempunyai kekuatan di bidang perdagangan internasional, karena memiliki produk unggulan di bidang perikanan yang berkualitas dan bernilai jual tinggi di pasaran dunia. Kita bisa mengekspor ikan mentah dari lima provinsi ini ke berbagai negara di dunia," ujar Said.
Selain itu, masalah kebudayaan menjadi salah satu prioritas untuk membangun kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, di samping masalah sosial dan percepatan pembangunan.
Ide pembentukan kawasan Melanesia di Indonesia dengan menggabungkan lima provinsi di kawasan Timur berawal dari keinginan Presiden Joko Widodo yang mengirimkan mantan Menko Polhukam Tedjo Edy Purdijatno untuk bertemu dengan para Gubernur yang sedang mengikuti Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Ambon pada 27 Februari 2015.
Tedjo Edhy menjelaskan keinginan besar Presiden agar lima provinsi ini terlibat langsung dalam kawasan Melanesia dengan membentuk sebuah forum khusus.
Keinginan Presiden tersebut dinilai wajar mengingat pada masa orde baru lima daerah ini dikelompokkan dalam wilayah pengembangan "E", termasuk Timor Leste yang menjadi provinsi termuda di Indonesia dengan nama Timor Timur, sebelum akhirnya merdeka pada 1999.
"Lima provinsi ini termasuk Timor-Timor (sebelum merdeka) diklasifikasikan dalam satu kawasan karena memiliki kesamaan dalam rumpun ras dan etnis Melanesia," kata Said.
Dia mencontohkan masyarakat Fiji, Selandia Baru memiliki beberapa bahasa yang sama persis dengan yang digunakan di Maluku atau provinsi lain.
"Kalau pernah ke Fiji, Selandia Baru, pasti kaget karena bahasa mereka hampir sama dengan kita karena dahulu semua berada dalam satu rumpun. Misalnya sungai warga Fiji menyebutnya kali atau way dan penyebutannya sama dengan provinsi di Indonesia Timur," ujarnya.
Sejumlah kawasan yang tergabung dalam negara pasifik rumpun Melanesia/ Melanesian Sperhead Groups (MSG) telah menyatakan ketertarikan untuk membangun kerja sama saling menguntungkan dengan pemerintah di lima provinsi ini.
