Bisnis.com, BANGKOK - Mantan Perdana Menteri terguling, Yingluck Shinawatra, Jumat (5/8/2016), tampak menghadiri sidang pidana untuk menyampaikan pernyataan pembuka atas kasus pengelolaan skema subsidi beras yang dinilai oposisi merugikan Thailand hingga miliaran dolar AS.
Yingluck, perdana menteri perempuan pertama Thailand, dinonaktifkan oleh pengadilan beberapa hari sebelum militer mengambil alih kekuasaan dalam kudeta Mei 2014.
Skema subsidi itu merupakan salah satu janji kampanye yang memuluskan pemilihannya pada 2011.
Akan tetapi, kebijakan tersebut juga menyebabkan gelombang protes warga di jalan, hingga berujung pada kudeta militer pada 2014.
"Hari ini, saya yakin terhadap pernyataan tersebut. Tentunya, segala cara akan ditempuh guna membuktikan, saya tak bersalah atas tuduhan terkait," ujar Yingluck.
Saat itu ratusan pendukungnya berkumpul di luar Mahkamah Agung, bagian utara ibukota Thailand, Bangkok.
Yingluck dituduh lalai mengelola program subsidi beras, salah satu kebijakan yang sempat dipopulerkan saudara lelakinya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, juga dijatuhkan via kudeta pada 2006.
Thaksin dinilai berperan dalam konflik yang memisahkan rakyat Thailand selama lebih dari satu dasawarsa.
Ia kini menjalani pengasingan di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas kasus penyalahgunaan kuasa, gugatan yang diyakini dilatari kepentingan politis.
Keluarga Shinawatra itu banyak didukung rakyat miskin di bagian utara dan timur laut Thailand.
Sementara itu, oposisinya, kelompok militer dan kerajaan yang menuduh keluarga tersebut terlibat korupsi, didukung rakyat Bangkok dan wilayah selatan Thailand.
Yingluck dinilai gagal mengelola skema subsidi senilai multi-miliar dolar hingga mengakibatkan harga pasar dunia terguncang.
Bahkan, hal itu berdampak pada turunnya Thailand dari daftar puncak eksportir beras dunia, alhasil, negara itu mesti menyerahkannya ke India.
Para pendukungnya di luar ruang sidang tampak memberi perempuan itu bunga, sementara lainnya terlihat membawa foto Yingluck dan Thaksin.
Pemerintahan militer, Senin mengungkap akan mengajukan gugatan perdata untuk Yingluck dan beberapa mantan perdana menteri kabinetnya.
Subsidi beras tersebut menerima alokasi dana negara senilai 286 miliar baht (8,20 miliar dolar Amerika Serikat).
Akibat kasus itu, pada Januari 2015, Yingluck dilarang terlibat dalam politik selama lima tahun, terlebih usai anggota dewan pilihan militer menyatakan mantan PM itu bersalah dalam pengelolaan skema subsidi beras.
Kebijakan tersebut berdampak pada tertumpuknya stok beras seberat 18 juta ton.
Pemerintah militer telah menjual lebih dari lima juta ton dalam rangkaian acara lelang sejak mengambil alih kuasa.
