Bisnis.com, BANGKOK - Angkatan Laut Thailand akan membeli beras secara langsung dari para petani dan memerintahkan prajuritnya untuk membantu memanen, seorang juru bicara angkatan laut mengatakan pada Selasa (8/11/2016).
Kebijakan itu merupakan salah satu dari serangkaian langkah junta militer untuk meringankan dampak merosotnya harga beras.
Pada Senin, dewan beras negara itu mengumumkan skema pinjaman baru senilai 514 juta dolar AS untuk membantu para petani padi, saat pihak junta berusaha untuk mendapatkan dukungan di sejumlah wilayah pedesaan sebelum diadakannya pemilu tahun depan.
Harga beras di Thailand mencapai angka terendahnya dalam 13 bulan pada minggu lalu, memberikan pukulan terhadap para petani di negara yang menjadi pengekspor beras terbesar kedua di dunia itu.
Ekspor beras terhitung sebesar sekitar sepuluh persen dari pendapatan domestik bruto Thailand.
"Jika harga beras jatuh kami akan membantu dimana kami dapat membeli. Dimana para petani yang kekurangan tenaga kerja kami akan mengirimkan kelompok untuk membantu," Wakil Laksamana Jumpol Lumpikanon, seorang juru bicara Angkatan Laut Kerajaan Thailand mengatakan kepada para wartawan.
Laksamana itu tidak menyebutkan berapa banyak beras yang akan dibeli oleh pihak angkatan laut, atau dari mana dana itu akan didapatkan.
Pada minggu lalu Manas Kitprasert, kepala Asosiasi Penggilingan Gabah Thailand, mengundurkan diri setelah Perdana Menteri Prayuth Chan Ocha mengatakan bahwa para penggiling dan politisi sengaja menjatuhkan harga beras demi alasan politik.
Manas menyangkal tuduhan itu.
Pihak junta telah meminta para penggiling untuk membeli gabah dari petani dengan "harga yang sepantasnya," dan para tentara telah mengunjungi para penggiling untuk "bekerjasama".
Partai mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra memenangi pemilihan umum pada 2011, yang memberi janji kepada para petani beras dengan sebuah skema populis yang akan membeli hasil panen mereka di atas harga pasar.
Pemerintahan Yingluck digulingkan oleh pihak militer pada kudeta 2014.
Thailand masih terpisahkan secara politik antara kelas menengah di perkotaan, pihak kerajaan, elit militer dan pendukung pemerintahan populis yang digulingkan pada kudeta 2006 dan 2014.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
