Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KRISIS THAILAND: Setelah Didepak, PM Yingluck Terancam Masuk Bui

Jaksa agung Thailand, Kamis (19/2/2015), mengajukan tuntutan hukum terhadap perdana menteri yang dimakzulkan, Yingluck Shinawatra, dalam kasus yang bisa menyebabkannya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun jika terbukti bersalah.
Yingluck Shinawatra/Reuters
Yingluck Shinawatra/Reuters

Kabar24.com, BANGKOK -- Nasib buruk menanti PM Yingluck Shinawatra yang telah dimakzulkan dari kursi PM Thailand.

Jaksa agung Thailand, Kamis (19/2/2015), mengajukan tuntutan hukum terhadap perdana menteri yang dimakzulkan, Yingluck Shinawatra, dalam kasus yang bisa menyebabkannya dijatuhi hukuman penjara 10 tahun jika terbukti bersalah.

Yingluck, perdana menteri perempuan pertama Thailand, didakwa melakukan keteledoran untuk peranannya terkait skema subsidi beras yang menyebabkan kerugian bagi negara senilai miliaran dolar. Ia membantah melakukan pelanggaran apa pun.

Mahkamah Agung akan memutuskan pada 19 Maret apakah kasus itu akan diteruskan, kata sekretaris pengadilan Theerathai Charoenwong.

Yingluck dipaksa turun dari jabatannya pada Mei tahun lalu karena masalah hukum terpisah, beberapa hari sebelum pemerintahannya digulingkan melalui kudeta militer.

Kudeta itu mengakhiri unjuk rasa berbulan-bulan yang diorganisasi oleh para pendukung pihak yang menentang kebijakan-kebijakan populis pemerintahannya, termasuk subsidi beras.

Yingluck tidak diwajibkan hadir pada Kamis namun harus siap melapor ke pengadilan jika kasus itu diteruskan, kata pengacaranya, Norawit Laleng.

Pemerintah telah menolak permintaan izin yang diajukan Yingluck untuk bepergian ke Hong Kong bulan ini guna memastikan ia tetap berada di Thailand untuk menghadapi tuntutan.

Jaksa penuntut menyerahkan 20 kotak dokumen yang berkaitan dengan kasus itu di pengadilan, kata Kosonwat Inthujanyong, wakil juru bicara Kejaksaan Agung, kepada para wartawan.

Yingluck adalah adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, hartawan telekomunikasi, yang mengguncang sistem politik dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan warga-warga miskin pedesaan ketika ia menjabat perdana menteri untuk pertama kalinya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis :
Editor : Saeno
Sumber : Antara/Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper