Kabar24.com, JAKARTA – Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra yang telah menjadi buronan selama beberapa bulan terakhir terkait kasus subsidi beras dipastikan berada di London, Inggris.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai kepada awak media di Bangkok hari ini, Selasa (9/1/2018). Dia juga menginformasikan bahwa pihak otoritas Thailand telah berkomunikasi dengan aparat Inggris dalam upaya melacak wanita berusia 50 tahun itu di London.
“Kami telah mengetahui informasi ini sejak September. Menteri Luar Negeri Inggris menginformasikan bahwa Yingluck berada di London, Inggris. Kami telah secara konsisten mengkomunikasikannya namun kami belum menemukannya,” jelas Don, seperti dikutip dari Reuters, Selasa (9/1/2018).
Dalam kesempatan yang sama, Menlu Thailand menolak berkomentar secara spesifik tentang apakah Thailand akan mengupayakan ekstradisi terhadap Yingluck.
Spekulasi merebak setelah dua foto disinyalir sebagai Yingluck tersebar di media sosial. Satu foto yang menunjukkan Yingluck sedang berpose dengan seorang wanita diketahui diambil di luar toserba Harrods, London.
Satu foto lainnya diduga memperlihatkan Yingluck sedang mengunjungi pusat perbelanjaan Westfield di London. Pihak kepolisian Thailand menyatakan bahwa mereka telah memverifikasi foto Yingluck dengan wanita tersebut dan telah memastikan identitas Yingluck.
Baca Juga
Pada Agustus 2017, Yingluck melarikan diri saat akan dihadirkan ke pengadilan untuk menerima putusan terkait keterlibatannya dalam kebijakan pembelian beras pemerintahannya. Mahkamah Agung Thailand pun merilis surat penahanan terhadapnya.
Keberadaannya sejak itu telah menjadi misteri. Beberapa sumber sebelumnya menyebutkan bahwa Yingluck telah meninggalkan Thailand dan terbang melalui Singapura ke Dubai. Saudara laki-lakinya yang juga mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, diketahui memiliki rumah di sana.
Dalam kasus skema subsidi beras tersebut, Yingluck berulang kali membantah telah melakukan kesalahan yang menghabiskan biaya sekitar US$8 miliar. Selama masa persidangan, Yingluck berkilah bahwa dia tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan skema subsidi beras dan dia adalah korban persekusi politik.
Inti skema subsidi beras adalah meningkatkan pendapatan petani dan memberantas kemiskinan di daerah pedesaan. Untuk mewujudkannya, pemerintah Thailand membayar panen petani dua kali lipat dari rata-rata harga pasar.
Meski bagi Yingluck langkah ini mendulang popularitas, Pemerintah Thailand mengalami kerugian ekspor dan tumpukan beras petani tidak mampu dijual. Skema itu juga dipandang membuka celah korupsi.
