Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pelanggaran HAM: KontraS Tetap Tolak Rencana Rekonsiliasi

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) terus menyuarakan penolakan atas rencana rekonsiliasi terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.
Lili Sunardi
Lili Sunardi - Bisnis.com 01 April 2016  |  18:20 WIB
Koordinator KontraS Haris Azhar - Antara
Koordinator KontraS Haris Azhar - Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK) terus menyuarakan penolakan atas rencana rekonsiliasi terhadap kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu.

Haris Azhar, Koordinator Badan Pekerja KontraS, mengatakan Pemerintah belum memiliki konsep yang jelas terkait rekonsiliasi yang kemudian disebut penyelesaian nonyudisial.

Selama ini rencana tersebut hanya digulirkan Kejaksaan dan kementerian terkait.

“Kami menilai proses itu sangat eksklusif dan tidak partisipatif membangun dialog dengan korban dan keluarganya yang ingin tuntutannya didengar,” katanya melalui keterangan resmi di Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Haris menuturkan, pemerintah sama sekali belum melakukan konsultasi resmi dengan keluarga korban.

Sejumlah pertemuan yang dilakukan dengan Dewan Pertimbangan Presiden, dan lembaga tinggi negara pun hanya menghasilkan simposium untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

Menurutnya, langkah yang dilakukan pemerintah saat ini sangat lamban dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.

Selama ini hanya muncul wacana tanpa kejelasan proses pelaksanaannya.

“Kami menganggap Presiden Joko Widodo tidak berani menghadapi realita pelanggaran HAM di masa lalu, dan hanya melemparkan persoalan ini kepada para menterinya,” ujarnya.

Dia juga menyebut pemerintah harus segera membuat kebijakan terobosan dengan menyiapkan struktur tim kerja, untuk menjamin akses informasi dan perlindungan pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM di masa lalu.

 


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pelanggaran ham rekonsiliasi kontras
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top