Bisnis.com, JAKARTA- Karyono Wibowo, analis sosial politik dari Indonesian Public Institute menilai istilah rekonsiliasi antara Pemerintah dan Rizieq Shihab tidak tepat.
Dia mengaku sepakat bahwa rekonsiliasi nasional merupakan kebutuhan bangsa agar tidak terjebak ke dalam kubangan konflik yang berkepanjangan. Akan tetapi, tuturnya, yang terjadi akhir-akhir ini, wacana rekonsiliasi mengalami bias makna dan salah kaprah.
“Rekonsiliasi itu harus memiliki urgensi, tujuan dan kerangka atau konsep rekonsiliasi. Dari aspek urgensi, rekonsiliasi memang diperlukan, mengingat sepanjang perjalanan bangsa ini masih terbebani konflik masa lalu. Namun demikian tidak mudah untuk mewujudkan rekonsiliasi. Pasalnya, rekonsiliasi memerlukan komitmen kuat untuk menghapus dendam demi mengakhiri konflik,” ucapnya, Rabu (11/11/2020).
Lanjutnya, yang menjadi persoalan, konflik masa lalu justru dikelola untuk tujuan tertentu yang malah memperpanjang dan memeruncing konflik. Konflik lama, tuturnya, justru kerap direproduksi, diduplikasi dan dimodifikasi untuk tujuan tertentu.
“Ujungnya, yang terjadi bukan rekonsiliasi nasional yang bertujuan untuk mengakhiri konflik, tapi yang terjadi adalah kompromi politik sebatas kepentingan elit. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sebatas kompromi elit. Upaya rekonsiliasi seperti ini niscaya tidak akan menyelesaikan akar persoalan,” tambahnya.
Dia melanjutkan, wacana rekonsiliasi salah kaprah juga pernah didengungkan saat Pilpres 2019 berujung rusuh. Kondisi itu, seketika membuat pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai pemenang berkenan merangkul Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya selama dua kali Pilpres berturut-turut.
Upaya merangkul lawan politik itu, tuturnya, menggunakan terminologi rekonsiliasi dengan dalih the winner doesn't take it all, pemenang tidak mengambil semuanya.
“Ujungnya, Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan dan mendapat jatah dua menteri. Rekonsiliasi akhirnya terdistorsi menjadi sekadar koalisi,” terangnya.
Berangkat dari fakta empirik ini, kata dia, jika upaya rekonsiliasi hanya sebatas untuk merangkul kubu Rizieq Shihab, maka menggunakan istilah rekonsiliasi nasional menurutnya tidak tepat. Justru yang lebih tepat, kata dia, adalah istilah kompromi politik atau politik akomodatif.
Dengan demikian, jika pemerintahan Jokowi - Ma'ruf bersedia melakukan kompromi atau politik akomodatif dengan kubu RS untuk mencari titik temu maka Presiden Jokowi cukup menunjuk Menkopolhukam Mahfud MD atau siapapun yang dipandang bisa berperan sebagai utusan.
“Pasalnya, jika hanya untuk merangkul RS atau kubu oposisi namanya bukan rekonsiliasi nasional. Karena rekonsiliasi harus dipandang sebagai kebutuhan kolektif bangsa. Para elite, khususnya yang menjadi pengelola kekuasaan negara dan pemerintahan memiliki tanggung jawab moral untuk menyatukan kembali kelompok masyarakat yang mengalami keterbelahan dan pemisahan secara sosial,” pungkasnya.
