Bisnis, JAKARTA - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri soal dugaan penyalahgunaan wewenang terkait keputusannya mengenyampingkan perkara atau deponering kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana dan profesi Perpolisian Indonesia Irjen Purn. Sisno Adiwonoto mengatakan, deponering tersebut tidak memperhatikan pertimbangan DPR, Mahkamah Agung, dan Polri. Pasalnya, menurut dia, DPR dan MA menolak, sementara Polri menginginkan perkara sampai ke pengadilan.
"Tiga instansi menolak kok dilakukan. Poinnya kepentingan umum tidak memenuhi. Di Undang-undang Kejaksaan jelas disebutkan deponering perlu pertimbangan," katanya usai membuat laporan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (7/3/2016).
Menurut dia, argumen Jaksa Agung yang menyebut deponering merupakan hak perogratifnya tidaklah tepat. Sebab, kata Sisno, hak perogratif millik Presiden terkait pemberian grasi dan tanda jasa, bukan Jaksa Agung.
"Karena itu kemungkinan besar Jaksa Agung melakukan penyalahgunaan wewenang," katanya.
Dia juga mempertanyakan alasan deponering, karena kepolisian pun aktif menindak perkara-perkara korupsi. Yang terjadi saat ini, imbuhnya penyidik merasa kecil hati, karena keputusan Jaksa Agung tersebut menjadi legitimasi kepolisian tidak profesional.
"Harusnya sampai ke pengadilan," kata mantan Kapolda Sumatra Selatan itu.
Dalam laporan polisi bernomor: LP/240/III/2015/Bareskrim tertanggal 07 Maret 2016, Prasetyo dituduh melanggar Pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan wewenang.
