Kabar24.com, JAKARTA – Bergabungnya Indonesia ke dalam Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) akan membuat investasi asing di sektor kehutanan semakin deras yang berujung pada deforestasi yang kian parah.
Juru Kampanye Forest Watch Indonesia (FWI) Muhammad Kosar mengatakan pemerintah akan membiarkan investasi asing masuk dengan mudah sebagai syarat bergabung dengan TPP. Saat ini saja, ujar dia, negara anggota TPP seperti Singapura dan Malaysia sudah berinvestasi besar-besaran di sektor hutan tanaman industri, hak pengolahan hutan, hingga perkebunan kepala sawit.
“Kalau ini terjadi, saya pikir pada 2020 Sumatera sudah kehilangan hutan karena sekarang di sana menjadi sasaran investasi untuk kehutanan,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, hari ini, Kamis (29/10/2015).
Kosar juga khawatir kesepakatan TPP akan membuat daya tawar Indonesia semakin lemah, khususnya dalam menindak perusahaan asing yang membakar hutan. “Untuk beri sanksi atas kebakaran yang terjadi di depan mata saja belum mampu. Apalagi kalau gabung TPP yang merupakan perjanjian negara dengan negara, bukan negara dengan perusahaan.”
Rencana Indonesia bergabung dengan TPP dikemukakan Presiden Joko Widodo usai bertemu Presiden Amerika Serikat Barack Hussein Obama di Washington DC, Senin (26/10/2015). Mantan Wali Kota Solo itu menilai Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dapat berperan penting di TPP.
“Kami adalah negara ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Indonesia berniat bergabung dengan TPP,” katanya.
TPP dibentuk atas inisiatif Amerika Serikat pada 2008 dan kemudian disepakati oleh negara Pasifik lain seperti Australia, Brunei Darussalam, Cili, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam.
Keanggotaan TPP kemudian bertambah setelah masuknya Jepang, Kanada, dan Meksiko. Tanpa Indonesia, nilai produk domestik bruto ke-12 negara itu mencapai hampir US$30 triliun.
Setiap negara TPP diwajibkan untuk menderegulasi aturan-aturan yang dianggap menghambat iklim investasi dan perdagangan. Misalnya pembatasan investasi asing, penghapusan bea masuk, dan eksklusivitas badan usaha milik negara.
Sejalan dengan investasi asing, Kosar memprediksi Indonesia juga akan dibanjiri tenaga kerja impor. Bila ini terjadi, dia menilai Jokowi telah mengabaikan prinsip Nawacita yang digaungkan dalam masa kampanye Pilpres 2014.
“Dalam Nawacita Jokowi bilang akan menghadirkan negara kepada rakyat. Kalau gabung TPP malah akan lebih banyak tenaga kerja asing yang akan menyisihkan rakyat kita yang belum siap bersaing,” katanya.
