Bisnis.com, JAKARTA—Pembangunan perguruan tinggi Islam internasional pertama di Indonesia dipastikan tak akan mengganggu alokasi anggaran universitas negeri yang sudah ada.
“Pendiriannya sama sekali tidak akan mengganggu anggaran yang selama ini dialokasikan untuk perguruan tinggi Islam,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin seusai menghadiri rapat di Kantor Wakil Presiden, Rabu (17/6/2015).
Menurut Lukman, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengusulkan penerbitan keputusan presiden (keppres) terkait pendirian universitas Islam tersebut. tujuannya, agar bisa memperoleh alokasi anggaran negara di luar kebutuhan perguruan tinggi negeri.
“Ada pikiran dari Pak Wapres untuk bagaimana ini perlu ada Keppres tersendiri sehingga ada alokasi anggaran dari APBN,”sambungnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mencari sumber pendanaan lain di luar anggaran negara. Salah satunya dari dukungan masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi atas terwujudnya gagasan tersebut.
Sayangnya, dia belum dapat mengungkapkan nilai alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mendirikan universitas tersebut.
Untuk menunjukkan kemampuan Indonesia mengembangkan pendidikan tinggi, dia memaparkan tenaga pengajar dalam universitas itu akan melibatkan para guru besar berpengalaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
Terkait fisik bangunan universitas, Lukman mengaku belum memutuskan lokasi pendirian gedung. Opsinya, di luar Jawa atau di Pulau Jawa yang berdekatan dengan pusat pemerintahan di Ibu Kota. []
.jpg?w=300&h=221)
