Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Lulung Linglung Usai Diperiksa Bareskrim 9 Jam untuk Kasus UPS

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Abraham Lunggan alias Lulung enggan berkomentar banyak soal pemeriksaannya.
Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) Abraham Lunggana atau Haji Lulung (tengah) didampingi Kuasa Hukumnya menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2015). Lulung diperiksa selama delapan Jam oleh penyidik Bareskrim sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD-P 2014./Antara
Wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) Abraham Lunggana atau Haji Lulung (tengah) didampingi Kuasa Hukumnya menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Bareskirim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/4/2015). Lulung diperiksa selama delapan Jam oleh penyidik Bareskrim sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD-P 2014./Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Abraham Lunggan alias Lulung enggan berkomentar banyak soal pemeriksaannya. Setelah diperiksa Subdirektorat V Dirtipikor Badan Reserse Kriminal Polri selama sembilan jam, Lulung tampak kelelahan.

"Saya sudah diperiksa sebagai saksi. Tentunya hasilnya kami serahkan ke polisi," kata dia dengan wajah lelah dan tak bersemangat, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (304/2015).

Lulung diperiksa sebagai saksi atas kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Dia datang ke Bareskrim membawa sejumlah dokumen yang dihimpun dalam map biru.

Adapun dua tersangka yang telah ditetapkan yakni Alex Usman, pejabat pembuat komitmen pengadaan UPS di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat; dan Zaenal Soleman, pejabat pembuat komitmen proyek itu di Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat.

Tak banyak komentar, Lulung meringsek kerumunan wartawan yang sedang mewawancarainya. Ia mengabaikan pertanyaan jurnalis hingga memasuki mobil Fortuner berpelat nomor B 247 ULY. "Sudah ya, sudah," ujarnya.

Penggelembungan anggaran UPS itu terjadi dalam APBD DKI Jakarta 2014. Pejabat Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Utara memasukkan anggaran 49 paket UPS senilai Rp 300 miliar bagi sejumlah sekolah. Kerugian negara akibat korupsi pengadaan UPS ini mencapai Rp 50 miliar.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Sumber : tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper