Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KONTRAK HOLCIM INDONESIA: Ganjar Minta Peruntukan Nusakambangan Harus Direvisi

Revisi terhadap dasar hukum pengelolaan pulau Nusakambangan, di Jawa Tengah, dinilai menjadi pilihan apabila kegiatan pertambangan di wilayah tersebut ingin dilanjutkan.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 28 April 2015  |  04:38 WIB

Kabar24.com, SEMARANG - Revisi dasar hukum pengelolaan pulau Nusakambangan, di Jawa Tengah, dinilai menjadi pilihan paling logis apabila kegiatan pertambangan di wilayah tersebut ingin dilanjutkan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan Pulau Nusakambangan secara hukum diperuntukkan bagi lembaga pemasyarakatan (Lapas), sebagaimana diatur dalam Staadsblat tahun 1917.

Dasar hukum itu menyatakan secara keseluruhan Pulau Nusakambangan tidak ditujukan bagi kegiatan lain di luar Lapas. Karena itu, langkah revisi atas ketentuan tersebut menjadi pilihan yang paling tepat jika Kementerian Hukum dan HAM tetap ingin melanjutkan kontrak kerjasama dengan PT Holcim Indonesia Tbk.

"Sikap politiknya, Nusakambangan kan seluruh pulaunya untuk penjara. Dari posisi itu, memang harus direvisi,  maka harus direvisi itu," ujarnya Senin (27/4/2015).

Dengan begitu, paparnya, pengelolaan pulau tersebut dapat difungsikan bagi pengembangan kawasan industri. Jika tidak, kerja sama pemerintah dengan swasta itu tidak sesuai secara hukum.

"Kendala itu perlu segera diselesaikan. Kalau tidak akan keliru, sebab peruntukkan seluruhnya untuk penjara."


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

jawa tengah nusakambangan
Editor : Yusran Yunus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top