Bisnis.com, DEPOK -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Ujian Nasional masih harus diterapkan untuk mengukur mutu pendidikan nasional.
JK mengakui banyak pihak yang mengeluhkan sistem dan implementasi Ujian Nasional. Mulai dari siswa, guru, orang tua siswa, hingga pengamat pendidikan.
"Saya ingin katakan, untuk meningkatkan mutu bangsa, yang harus ditekankan adalah pendidikan, krn itu lah semua sistim pendidikan, butuh disiplin yang keras," ujarnya dalam sambutan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2015 di Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan di Depok, Jawa Barat, Senin (30/3).
Salah satu bentuk kedisiplinan dalam sistem pendidikan adalah evaluasi melalui pelaksanaan Ujian Nasional. Menurut JK, siswa yang belajar dengan keras akan menganggap UN sebagai hal yang biasa saja.
"Kalau ada anak belajar keras, belajar hanya kalau ada ujian, stres dia, menganggap UN beban," imbuhnya.
JK membantah pendapat penyelenggaraan UN akan menyebabkan stress pada peserta didik. Menurutnya, stress sementara lebih baik daripada lulus sekolah namun tidak bermutu dan sulit mendapat pekerjaan.
"Lebih baik stres daripada pengangguran jangka panjang. Pilih mana 100 orang stres atau 10 juta anak bodoh?" tanya Wapres.
Sekitar tahun 2003, saat menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat, JK membandingkan Ujian Nasional Indonesia dengan empat negara lain di kawasan. Caranya dengan membandingkan soal-soal UN, antara lain matematika dan bahasa Inggris. Hasilnya, lanjut Wapres, ujian sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia setara dengan soal-soal ujian sekolah menengah pertama (SMP) di empat negara lain.
"Ujian SMP kita sama dengan SD mereka. Yang sama mutunya dengan kita itu Filipina, oleh karena itu sama-sama negara tidak maju," katanya.
Pada tahun 2014, pemerintah menetapkan penghapusan Ujian Nasional (UN) untuk sekolah dasar (SD). Kali ini, muncul wacana penghapusan UN untuk sekolah menengah atas (SMA).
