Kabar24.com, JAKARTA— Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masih menginginkan ujian nasional (UN) sebagai syarat dan penentu kelulusan siswa.
Menurut dia, UN bisa meningkatkan mutu pendidikan secara mendasar.
"Untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang ditingkatkan adalah kualitas pendidikan. Karena itu, semua sistem pendidikan membutuhkan displin yang keras. Tidak ada orang yang berhasil dan pintar tanpa bekerja keras," kata JK dalam sambutannya di acara Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Nasional 2015 di Balai Diklat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Depok, Jawa Barat, Senin (30/3/2015).
Dikatakan, seorang anak yang belajar secara disiplin dan keras, tidak akan khawatir menghadapi UN. Apalagi jika UN itu dijadikan penentu kelulusan. JK menegur sejumlah guru yang memprotes pelaksanaan UN.
"Kalau guru ikutan marah dengan sistem UN, berarti membiarkan anaknya, muridnya, santai," ujarnya.
"Anak-anak harus dipaksa belajar, ada yang mengatakan nanti bisa stres. Tapi, lebih baik stres ketimbang menganggur. Pilih mana, seratus siswa stres atau sepuluh juta orang bodoh?"
Kriminal
Ujian nasional, kata JK, juga mengurangi tingkat kriminalitas, seperti tawuran, di kalangan siswa. Dia juga menyatakan tidak setuju terhadap sistem yang memberikan wewenang kepada sekolah menentukan kelulusan siswa.
Menurut JK, sistem itu hanya akan memanjakan siswa dan memicu penilaian subjektif oleh para duru.
Dikatakan, kualitas pendidikan di Indonesia jauh lebih rendah ketimbang negara lain. Dia mencontohkan kualitas pendidikan di Singapura. Kualitas mata pelajaran tingkat sekolah menengah atas di Indonesia, kata JK, sama dengan tingkat sekolah menengah pertama di Negeri Singa, khususnya mata pelajaran dasar, seperti matematika dan bahasa Inggris.
"Bahkan kualitas kurikulum SMP di Indonesia hanya setara dengan kualitas mata pelajaran SD di Singapura," ujarnya.
Karena itu, JK meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, yang juga hadir dalam acara itu, memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia.
