Petani Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi

Petani di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya petani harus membeli pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri atau Jombang.

M. Sofi’I - Bisnis.com

Senin, 23 Maret 2015 | 19:32

Kabar24.com, MALANG--Petani di Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Akibatnya petani harus membeli pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri atau Jombang.

Salah satu petani di Desa Mangir Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, Rasemo, mengatakan kendati wilayah Kasembon memiliki potensi hasil pertanian yang tinggi, namun tidak diimbangi dengan ketersediaan pupuk bersubsidi yang memadai.

“Sejak beberapa bulan terakhir sebagian petani di wilayah Kasembon kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, sehingga harus membeli pupuk bersubsidi di luar Kabupaten Malang yakni di Kabupaten Kediri dan Jombang,” kata Rasemo, Senin (23/3/2015).

Petani terpaksa harus mencari ke Kediri dan Jombang karena wilayahnya berdekatan dengan Kasembon. Pupuk dibuuthkan petani selain untuk kebutuhan tanam bergilir juga untuk tumpangsari.

Tanaman bergilir yang dimaksud itu adalah setelah menanam padi, selanjutnya petani menanam ketela rambat. Setelah panen ketela, petani akan menanam jagung.

“Tanaman ketela yang kami panen di atas lahan seluas 5.000 meter mampu menghasilkan sekitar 3 ton dengan harga Rp130.000 per kwintal. Hasil panen tersebut dibeli oleh tengkulak dari Kediri dan Jombang,” jelas dia.

Wakil Bupati Malang, H. Subhan, mengatakan jika petani di wilayah Kabupaten Malang masih ada yang kesulitan untuk membeli pupuk bersubsidi.

“Karena itu kami minta kepada mereka untuk segera melapor ke camat setempat,” ujar dia.

Tujuannya agar camat segera melapor ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Malang. Karena pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut dalam pengawasan Disperindagsar.

Selain itu pihaknya juga meminta kepada petani untuk intens dalam memberikan informasi kepada Pemkab Malang terkait sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Karena jika tidak ada peran aktif dari masyarakat untuk memberikan informasi, maka kami tidak bisa menindak distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi yang nakal,” tambahnya.