Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JOKOWI: Setop Kriminalisasi KPK dan Pendukungnya!

Presiden Joko Widodo meminta Polri menyetop kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk para pendukungnya.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) dan Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) tiba di lokasi acara Rapim TNI dan Polri Tahun 2015 di Gedung STIK, Jakarta, Selasa (3/3)./Antara-Widodo S. Jusuf
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri) dan Wakil Kapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti (kanan) tiba di lokasi acara Rapim TNI dan Polri Tahun 2015 di Gedung STIK, Jakarta, Selasa (3/3)./Antara-Widodo S. Jusuf

Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Polri menyetop kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi termasuk para pendukungnya.

Hal itu dikatakan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Sekretariat Negara, Kamis (5/3/2015) menyikapi kisruh lembaga penegak hukum KPK dan Polri yang selama ini terjadi.

"Dari awal Presiden mengatakan setop, enggak boleh ada kriminalsiasi, itu tak perlu disangsikan, mari kita kawal teknisnya di lapangan," kata Pratikno.

Empat pimpinan KPK harus berurusan dengan Bareskrim Polri karena kasus yang berbeda.

Penyidik KPK Novel Baswedan diganggu melalui dugaan tindak kekerasan tersangka pencurian sarang burung walet ketika bertugas di Polres Bengkulu.

Pratikno juga menjelaskan bahwa penyetopan kriminalisasi juga berlaku untuk pendukung KPK.

Pendukung KPK Denny Indrayana dipanggil penyidik Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana korupsi payment gateway saat menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Selain menyetop kriminalisasi, Presiden segera mengeluarkan Inpres pemberantasan korupsi untuk Kementerian Lembaga.

Payung hukum ini sebagai penguatan kapasitas masing-masing lembaga yang diutamakan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Presiden dari awal komitmennya meningkatkan kemampuan institusi hukum dan pemberantasan korupsi. KPK harus kuat, Polri juga tidak kalah kuat, sama-sama kuat legitimasinya demikian pula Kejaksaan Agung," ujar Pratikno.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akhirul Anwar
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper