Bisnis.com, JAKARTA--Para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai wacana pemilihan presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sangatlah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan esensi demokrasi.
Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI Ikrar Nusa Bakti mengatakan jika dilihat dari esensi demokrasi, maka rakyat seharusnya ikut serta dalam menentukan kebijakan yang menentukan nasibnya dan bangsa.
“Meskipun pada akhirnya keputusan di tangan elit politik, tetapi ada skema suara rakyat ikut dan menjadi bahan pertimbangan utama,” ujarnya dalam diskusi di gedung LIPI, Jakarta, Jumat (10/10/2014).
Menurutnya, jika ada oknum yang mengatakan bahwa pemilihan presiden secara langsung membuat rakyat terpecah, maka hal itu bohong. Dia mengatakan contoh nyata dari Pemilu 2014, hal itu bisa diredam dan tidak ada gejolak yang mengakibatkan kerusuhan antar pihak.
“Memang kemarin ada kerusuhan antara pihak Jokowi dan Prabowo? Kan tidak ada? Yang jelas rusuh adalah pendukung Prabowo melawan negara, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.
Sementara, dalam seruannya, para peneliti LIPI menyatakan situasi politik setelah sidang sengketa Pemilu 2014 menunjukkan rakyat jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politiknya.
“Realitas politik bahkan memperlihatkan kepada kita, ternyata bukan rakyat yang terbelah dan tidak dewasa, melainkan justru para elite politik,” imbuh Ikrar.
